Anies Baswedan: Negara Tidak Boleh Baperan Jika Ada yang Kritik
Anies Baswedan mengatakan, negara tidak boleh menjadi baper jika ada yang mengkritik pemerintahannya. Baper adalah kependekan dari bawa perasaan. Istilah ini bisa digunakan pada seseorang yang memiliki sifat sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk menanggapi peristiwa apapun dan juga objek lain.
Bakal calon presiden dari koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut menyinggung isu kebebasan berpendapat. Anies menilai, negara dengan institusi politik yang inklusif dan melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa ketakutan.
“Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang pada kritik, negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata,” ucap Anies dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5).
Menurut Anies, jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata, itu pun dilarang untuk disampaikan. “Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan,” ungkap ia.
Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan jika ada yang menyuarakan pendapatnya. Maka ke depan perlu ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat.
Lebih lanjut, Anies pun juga mencontohkan saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebutkan seharusnya pemerintahan harus menjadi tempat untuk keluhan dan kritikan dari masyarakat.
“Ketika menjadi di pemerintahan maka kita menjadi kotak pos keluhan dan kritik. Itu harus diterima, it comes with the job. Itu bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu dipersekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta,” kata ia.
Bebas Intervensi
Selain itu, Anies berharap pejabat pemerintah harus memperkuat hukum yang independen dan terbebas dari intervensi publik. Di mana, sistem ketatanegaraan yang berjalan seharusnya menjunjung tinggi pilar demokrasi. Hal itu dengan memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.
"Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," ucap Anies.
Anies pun mengatakan, sebuah negara demokrasi harus memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan. Artinya tidak memberikan keistimewaan pada setiap unsur keluarga meski sedang berada pada lingkaran kekuasaan.
"Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang hukum agar independen dan terbebas dari intervensi politik, transparan dalam mengambil keputusan," katanya.
Berdasarkan pantauan, Anies Baswedan bersama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melangkah bersama elite PKS, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di atas panggung Milad Ke-21 PKS, Sabtu (20/5) siang ini.
Juga terlihat Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali melangkah di atas panggung Milad.
Adapun sejumlah tokoh nasional yang akan menyampaikan pidato kebangsaan batal hadir ke lokasi. Nama-nama yang batal hadir itu di antaranya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY digantikan oleh anaknya Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, Surya Paloh digantikan Ahmad Ali.
Acara dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah PKS dari seluruh Indonesia.
