DPR Menyetujui Tambahan Anggaran Pembangunan IKN Sebesar Rp 15 T
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 15 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keputusan ini ditetapkan pada Jumat (9/6).
Mengutip The Financial Express, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, tambahan Rp 15 triliun akan digunakan untuk pembangunan tahun ini. Jumlah ini menambah alokasi anggaran sebelumnya yang telah disetujui, yakni sebesar Rp 22 triliun rupiah, yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan IKN pada 2023.
"Oleh karena itu, pada Juni (2024) presiden bisa tinggal di sana," ujar Said Abdullah, dikutip dari The Financial Express.
Indonesia mendorong untuk menyelesaikan pembangunan IKN pada pertengahan 2024, utamanya kantor administrasi utama ibu kota, termasuk istana kepresidenan dan gedung-gedung kementerian utama, dengan setidaknya 16.000 pegawai negeri sipil, militer dan polisi akan pindah ke ikn tahun depan.
Hingga Maret 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menyatakan proyek pembangunan IKN telah menyerap anggaran Rp 24,16 triliun. Anggaran tersebut terserap untuk 39 paket yang masih dalam tahap pengerjaan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan proyek IKN mencapai 76 paket pengerjaan dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp 62,27 triliun. Saat ini, Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya yang mencapai Rp 21,41 triliun.
"Hitungan kami untuk IKN dari 2020-2024 sekitar Rp 62,27 triliun sebanyak 76 paket pengerjaan," kata Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6).
Kementerian PUPR juga menerima tambahan pagu anggaran pada 2023. Sebagai informasi, Kementerian PUPR pada awalnya menerima pagu tahun anggaran 2023 hanya sebesar Rp 125,22 triliun.
Kementerian PUPR lalu mendapatkan pagu tambahan sebesar Rp 15,7 triliun. Dengan demikian, pagu anggaran Kementerian PUPR ada 2023 menjadi Rp 140,92 triliun.
Penambahan anggaran tersebut berasal dari Sukuk Negara Rp 2,08 triliun, percepatan Pinajam atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 6,84 triliun, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN 999 senilai Rp 6,78 triliun. sebanyak Rp 5,61 triliun dari anggaran tambahan tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6) membuat tawaran baru untuk pembangunan IKN senilai $32 miliar kepada investor di Singapura.
Mengutip Reuters, berbicara pada konferensi yang berfokus pada keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Temasek Holdings Singapura, Kepala Negara menawarkan 300 paket pembangunan senilai US$ 2,6 miliar kepada investor yang tertarik untuk membangun IKN, dan menjanjikan pengembalian yang tinggi.
"Semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir, investasi Anda di Indonesia akan tetap aman dan pembangunan ibu kota Nusantara terus berlanjut," kata Presiden, dikutip dari Reuters.
