DPR Menyetujui Tambahan Anggaran Pembangunan IKN Sebesar Rp 15 T
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 15 triliun rupiah untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keputusan ini ditetapkan pada Jumat (9/6).
Mengutip The Financial Express, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, tambahan Rp 15 triliun akan digunakan untuk pembangunan tahun ini. Jumlah ini menambah alokasi anggaran sebelumnya yang telah disetujui, yakni sebesar Rp 22 triliun rupiah, yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan IKN pada 2023.
"Oleh karena itu, pada Juni (2024) presiden bisa tinggal di sana," ujar Said Abdullah, dikutip dari The Financial Express.
Indonesia mendorong untuk menyelesaikan pembangunan IKN pada pertengahan 2024, utamanya kantor administrasi utama ibu kota, termasuk istana kepresidenan dan gedung-gedung kementerian utama, dengan setidaknya 16.000 pegawai negeri sipil, militer dan polisi akan pindah ke ikn tahun depan.
Hingga Maret 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, menyatakan proyek pembangunan IKN telah menyerap anggaran Rp 24,16 triliun. Anggaran tersebut terserap untuk 39 paket yang masih dalam tahap pengerjaan.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan proyek IKN mencapai 76 paket pengerjaan dari 2022 hingga 2024. Sebanyak 76 paket tersebut diperkirakan membutuhkan biaya Rp 62,27 triliun. Saat ini, Kementerian PUPR juga telah melelang 37 paket proyek IKN lainnya yang mencapai Rp 21,41 triliun.
"Hitungan kami untuk IKN dari 2020-2024 sekitar Rp 62,27 triliun sebanyak 76 paket pengerjaan," kata Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (7/6).
