Menko Mahfud Perintahkan Pimpinan KPK Usut Pungli Rp 4 Miliar di Rutan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti dugaan pungutan liar di rumah tahanan (rutan) yang dikelola komisi. Dewan Pengawas KPK menemukan adanya dugaan pungli hingga total Rp 4 Miliar yang berlangsung sejak 2021 hingga 2022.
“Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana,” ujar Mahfud dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum di Balikpapan, seperti dikutip Rabu (21/6).
Menurut Mahfud dugaan pungli harus jadi perhatian serius karena terjadi di tubuh lembaga pemberantasan korupsi, KPK Meski demikian, Mahfud mengakui sejauh ini dirinya belum mengetahui detail kasus tersebut. .
Mahfud menjelaskan jika pungli tersebut melibatkan dana yang cukup besar, maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan. Ia pun menunggu pengumuman hasil penyelidikan yang dilakukan Dewas KPK.
“Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli,” ujar Mahfud.
Mahfud menegaskan, pungutan liar adalah korupsi karena perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Pada jerat hukumnya, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.
“Cuma biasanya dakwaan pungli ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan,” ujar Mahfud lagi.
KPK Copot Puluhan Petugas Rutan
Usai pengumuman temuan pungli diungkap ke publik, KPK telah mengganti sejumlah petugas rumah tahanan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan komisi juga melakukan rotasi beberapa pegawai di rutan cabang KPK.
“Untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK," kata Ali seperti dikutip Rabu (21/6).
Ali mengungkapkan pergantian personel rutan dilakukan untuk mempermudah proses investigasi kasus dugaan pungli. Dugaan pungli kini telah menjadi perhatian KPK usai temuan yang diungkap Dewan Pengawas KPK.
Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK meminta kepada jajaran pimpinan KPK untuk menindaklanjuti temuan pungli di rutan KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewas telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti.
“Perlu melakukan penyelidikan karena ini sudah merupakan tindak pidana," ujar Tumpak dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6).
Ia menyebut temuan pungli merupakan hasil kerja Dewas dan bukan pengaduan dari masyarakat. Adapun sejumlah bentuk pungutan melibatkan pungutan liar berupa setoran tunai, hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga.
