Jokowi Pastikan Pemerintah Serius Upayakan Pembebasan Pilot Susi Air
Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih berusaha dalam membebaskan Pilot Susi Air Mark Methrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua Pegunungan. Kepala Negara menyampaikan pemerintah juga telah bernegosiasi dengan pihak KKB.
Methrtens telah diculik oleh KKB sejak 7 Februari 2023. Hingga hari ini, Senin (3/7) pria berkebangsaan Selandia Baru itu telah menjadi sandera KKB selama 146 hari.
"Sebetulnya banyak hal yang kami lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (3/7).
Sebelumnya KKB telah menetapkan tenggat waktu negosiasi hingga 1 Juli 2023. Hal tersebut disampaikan Methrtens dalam sebuah video.
Secara rinci, Methrtens mengatakan KKB akan menembak dirinya jika tuntutan KKB tidak dipenuhi. Tuntutan tersebut adalah kehadiran negara selain Indonesia dalam dialog terkait kemerdekaan Papua.
Sementara itu Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani menyatakan ancaman terkait penembakan terhadap pilot Susi Air yang disandera KKB bukan berasal dari Egianus Kogoya. Kepastian itu diperoleh dari penyelidikan tim.
"Diduga pengancaman dilakukan kelompok KKB pimpinan Jefry Pagawak yang saat ini diduga bermukim di Papua Nugini (PNG)," kata Faizal di Jayapura, Senin (3/7).
Dikatakan, ancaman penembakan terhadap pilot Susi Air itu pertama kali diupload akun atas nama NT dan NT yang merupakan kelompok Intan Jaya. Faizal menyebut, kelompok itu hanya mencari sensasi.
Faizal menyebut saat ini di Papua ada beberapa kelompok KKB dan yang menyampaikan ancaman pembunuhan terhadap Pilot Susi Air. Namun Satgas memastikan ancaman bukan dari kelompok Egianus Kogoya melainkan dari kelompok Jefry Pagawak.
Utamakan Jalur Negosiasi
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan negosiasi masih menjadi opsi utama untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang diculik oleh kelompok separatis (KKB/KST) di Papua. Yudo menjelaskan negosiasi itu juga mengedepankan peran masyarakat sipil seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Panglima Daerah Militer Cendrawasih dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III,” kata Yudo seperti dikutip dari Antara, Sabtu (1/7).
