Ormas Pendiri Golkar Desak Airlangga Mundur dari Jabatan Ketum Partai
Tiga organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Lawrence T.P. Siburian menyebut permintaan mundur sudah menjadi kesepakatan bersama.
Menurut Lawrence permintaan mundur mengerucut setelah ormas pendiri menilai kinerja Airlangga di partai tidak maksimal. Hal itu ditandai dengan temuan sejumlah survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Golkar pada pemilu 2024. Permintaan mundur tidak berkaitan dengan posisi Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara," ujar Lawrence seperti dikutip, Kamis (13/7).
Menurut dia, Airlangga sebagai Ketua Umum DPP Golkar tidak menunjukkan kinerja mumpuni dalam memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut. Padahal, waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan waktu 3 bulan lagi.
Adapun saat ini elektabilitas Airlangga Hartarto hanya mencapai 1 persen dan perolehan suara Golkar sebesar 14 persen. Menurut Lawrence, di sisa waktu yang ada Golkar masih bisa membentuk koalisi baru dengan partai yang belum menyatakan dukungan dalam pilpres seperti dengan Partai Amanat Nasional.
Lawrence mengatakan PAN memiliki perolehan suara sebanyak 7 persen. Bila bergabung dengan Golkar yang memiliki 12,3 persen suara di pemilu 2019 maka kedua partai itu telah memenuhi presidential threshold 20 persen sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden. Kendati demikian, Lawrence menyebut koalisi Golkar dan PAN tidak akan menang bila mengusung Airlangga lantaran hanya memiliki elektabilitas 1 persen.
"Tidak ada orang yang mau ikut pilpres untuk kalah, semuanya mau menang. Oleh karena itu, kami melihat dampaknya pada Partai Golkar nanti dalam pemilihan anggota legislatif," ujar Lawrence lagi.
Ia juga menargetkan Golkar dapat mengisi 100 kursi di DPR RI. Lawrence mengaku sudah memiliki perhitungan dan analisis angka dari Sabang sampai Merauke. Menurut dia tren suara Golkar saat ini perlu menjadi perhatian serius partai agar memperoleh suara signifikan di Pemilu 2024.
Adapun berbagai survei menyebutkan Golkar akan turun ke nomor 4 atau 5. Hal ini dinilai menurunkan posisi Golkar sebagai partai besar menuju partai menengah, bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi partai gurem.
"Karena apa? Setiap pemilih masuk ke ruang pemilihan yang pertama dia coblos, ya, pasangan calon presiden/wakil presiden yang dia sukai, baru partai dari pasangan calon itu dia coblos," ungkap Lawrence.
Dorong Munaslub
Lebih jauh Lawrence mengatakan ormas pendiri mendorong Golkar agar melakukan musyawarah luar biasa (musnaslub) untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Lawrence berharap sosok tokoh pengganti Airlangga memiliki kemampuan untuk memimpin Golkar menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, sudah 3 tahun Golkar tidak melakukan manuver capres dan cawapres.
"Kalau Pak Airlangga beralasan tidak ada musnaslub, masih punya waktu, akan diumumkan pada bulan Agustus. Sudah omong kosong itu, sudah tidak mungkin lagi," ujar Lawrence lagi.
Sebelumnya, pada Senin (10/7), Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menepis kemungkinan Dewan Pakar Partai Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam rangka mengevaluasi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus bakal calon presiden.
"Tidak ada agenda atau kesempatan untuk melakukan munaslub," kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Dave pun menegaskan bahwa kesetiaan dan kesolidan seluruh elemen Partai Golkar kepada Airlangga Hartarto.
