Ridwan Kamil Ajukan 3 Proyek Transportasi Cekungan Bandung ke Jokowi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan rencana pembangunan transportasi massal di wilayah Bandung Raya ke Presiden Joko Widodo. Ada tiga proyek yang diajukan ke Jokowi untuk dibiayai bersama pusat.
Pengajuan ini karena anggaran pemerintah daerah tidak mampu membiayai proyek transportasi massal. Menurut Ridwan, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Kembang dan sekitarnya lebih dari Rp 100 triliun.
"Per hari ini hanya 13% warga cekungan Bandung yang naik transportasi massal. Akan dinaikkan ke 50%, biayanya tidak murah tapi harus dilakukan," kata Kang Emil di Istana Kepresidenan, Kamis (3/8).
Proyek pertama adalah kereta api pada daerah dengan topografi datar. Ridwan Kamil mengatakan trayek kereta api tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni barat-timur dan utara-selatan.
Ia menilai rencana tersebut menjadi rencana yang paling mungkin untuk dijalankan. Pasalnya, pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan tanah lantaran menggunakan jalur kereta warisan zaman kolonial Belanda.
Ridwan menjelaskan jalur kereta tersebut kini hanya digunakan sebagai moda transportasi antar provinsi. Selain untuk jalur kereta, kereta tersebut akan terintegrasi dengan LRT.
Kedua, kereta gantung yang akan dibangun pada topografi yang curam. Kang Emil menjelaskan moda transportasi tersebut efektif di daerah Cekungan Bandung mengingat topografinya yang berbukit.
Trayek awal yang disiapkan oleh Kang Emil akan menghubungkan Terminal Dago dan daerah Ledeng. Ia menghitung biaya pembangunan kereta gantung mencapai Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar per kilometer pada 2017.
Ridwan telah menyiapkan pembangunan kereta gantung untuk melayani lima koridor dengan total panjang hampir 30 kilometer. Artinya, total biaya konstruksi kereta gantung tersebut mencapai Rp 6 triliun.
Terakhir, bus rapid transit atau BRT untuk melayani Cekungan Bandung. Ridwan menargetkan layanan bus ini dapat rampung pada 2027. Menurutnya, telah ada 455 uni bus yang akan dioperasikan.
Kang Emil menjadwalkan layanan BRT akan dirilis pada kuartal ketiga 2023. Akan tetapi, menurutnya layanan ini tidak cukup untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum di Bandung.
"Satu sampai dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan ini kembali kepada Pak Presiden," katanya.
Ridwan juga mengatakan Jokowi menyambut baik inisiatif ini. Mantan Wali Kota Bandung tersebut verjanji akan ada dua transportasi massal baru di Bandung sebelum berakhirnya pemerintahan Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah membahas anggaran pembangunan transportasi massal tersebut. Menurutnya, strategi pendanaan yang akan digunakan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.
Namun sebagian trayek transportasi umum tersebut tetap akan dibangun dengan anggaran negara. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memicu sektor swasta untuk ikut dalam KPBU proyek transportasi tersebut.
Pembiayaan proyek transportasi di Kota Kembang tersebut telah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan proyek tersebut cukup menarik.
"Pencampuran KPBU dan APBN bisa jadi solusi," kata Budi.
