Menlu Retno Ungkap Prioritas Pemerintah Lawan Perdagangan Manusia
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan prioritas Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satu cara yang ditempuh adalah memberantas perdagangan manusia melalui penyalahgunaan teknologi daring (online).
Menlu mengatakan saat ini semakin banyak praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi. Para pelaku menyalahgunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban untuk bekerja di industri penipuan berbasis daring atau online scams.
“Pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 warga Indonesia yang menjadi korban penipuan semacam itu di negara-negara tetangga, dan 40 persen di antaranya adalah korban perdagangan manusia,” kata Retno dalam Forum Pemerintah dan Bisnis Bali Process (GABF) di Bali, Kamis (10/9).
Retno menjelaskan, salah satu aksi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyerukan negara anggota Bali Process untuk mencegah kawasan Asia-Pasifik menjadi pusat perdagangan manusia. Retno pun mendorong komunitas bisnis turut berperan dalam upaya pencegahan.
Sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang, pemerintah menyerukan agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak asasi dan martabat manusia. Karena itu pemerintah menurut Retno mendorong standar uji kelayakan (due diligence) pada bidang bisnis dan HAM.
“Supaya komunitas bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan standar uji tuntas untuk menegakkan rekrutmen dan pembayaran yang adil, transparan, dan etis, serta memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja mereka,” ujar Retno lagi.
Lebih jauh Retno mengatakan, sebagai bagian dari upaya mencegah TPPO, pelaku usaha bisa secara sukarela melaporkan tindakan yang mereka ambil untuk memerangi perdagangan manusia. Salah satu caranya adalah memberi pemahaman kepada pekerja tentang ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.
Selanjutnya, ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia. Dia menjelaskan pelaku bisnis dapat mendukung penegakan hukum dalam mengakses platform teknologi dan berkontribusi dalam upaya pencegahan secara daring. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan platform e-learning untuk pengembangan kapasitas atau pelatihan berbasis keterampilan, serta meningkatkan kesadaran media sosial tentang isu ini.
“Langkah-langkah ini dapat membantu mencegah pekerja di wilayah tersebut menjadi korban perdagangan manusia,” kata Retno lagi.
