PAN dan Golkar Dukung Prabowo, Zulkifli Hasan Pastikan KIB Sudah Bubar
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB otomatis sudah bubar. Pasalnya, Zulkifli menjelaskan sebagian anggota KIB kini telah bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR.
Zulkifli menjelaskan pembubaran KIB telah melalui diskusi panjang bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menurutnya, beberapa dasar pertimbangan dalam diskusi tersebut adalah perkembangan survei politik terakhir.
"KIB sudah tidak ada, sekarang gabung pakai nama baru dengan koalisinya PAN dan PKB," kata Zulkifli di Istana Kepresidenan, Senin (11/8).
Seperti diketahui, partai politik anggota KIB adalah Partai Golkar, PAN, dan PPP. Hari Minggu kemarin (13/8), Partai Golkar dan PAN telah mendeklarasikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, sedangkan PPP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pesta Demokrasi tahun depan.
Prabowo diusung Partai Gerindra sebagai capres pada Pilpres 2024. Partai politik yang mendukung Prabowo dalam Pilpres tahun depan kini tergabung dalam KKIR, yakni PBB, PKB, Partai Golkar, dan PAN.
Sedangkan, Ganjar didukung oleh PDIP sebagai calon pengganti Presiden Joko Widodo pada periode 2024-2029. Sejauh ini, Ganjar mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.
Zulkifli mengaku belum membicarakan lebih lanjut terkait pendamping Prabowo pada Pilpres 2024. Untuk diketahui, PAN mengusung Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Zulkifli tidak berkomentar lebih jauh terkait masuknya Erick dalam bursa pendamping Prabowo. "Baru kemarin kan bergabung dengan KKIR, sekarang kerja dulu," katanya.
Presiden Joko Widodo memastikan tidak menjadi aktor yang mempengaruhi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional di balik keputusan mendukung calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di pilpres 2024. Jokowi menyampaikan dukungan antar partai politik merupakan kepentingan masing-masing partai politik.
"Ndak ada komunikasi ke saya, itu urusan mereka, yakni urusan koalisi dan urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai, saya presiden," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (14/8).
Jokowi menilai urusan dukung mendukung dalam pemilihan presiden merupakan kewenangan partai politik. Dengan begitu Kepala Negara menilai hal tersebut tidak bersinggungan dengan tugas pokok dirinya sebagai presiden.
