Faisal Basri Ajak Pemerintah Debat Soal Hilirisasi Nikel di 17 Agustus
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri kembali melayangkan kritik kepada pemerintah terkait program hilirisasi nikel. Kali ini, Faisal berargumen larangan ekspor bijih nikel kontra produktif bagi keuntungan nasional.
Terkait hal tersebut, maka ia berencana untuk mengadakan debat dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto pada 17 Agustus 2023.
"Rp 500 triliun itu yang menikmati kita?. Buktinya nilai tukar Rupiah melorot terus. Jadi, ini sesuatu yang harus kita koreksi pada ulang tahun kemerdekaan kali ini," kata Faisal dalam diskusi Kedai Kopi OTW 2024 "Nyawa Demokrasi di Tangan Jokowi" di Jakarta, Selasa (15/8).
Ia menilai larangan ekspor nikel hanya akan menimbulkan barang pengganti nikel dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Alhasil, Faisal menemukan kini telah ada produk substitusi baterai lithium-ion yang menggunakan nikel, yakni baterai sodium-ion.
Secara sederhana, baterai sodium-ion menggantikan lithium sebagai material penyimpan energi. Faisal mencatat kini produsen baterai sodium-ion terbesar dunia berada di Cina.
"Saya sudah ketemu Pak Luhut dan bilang saya tidak setuju strategi larang-melarang ekspor. Selain itu, Pak Luhut tahu benar kalau ekspor nikel dilarang justru akan muncul substitusinya," kata Faisal dalam OTW 2024, Selasa (15/8).
Pada saat yang sama, Faisal mengkhawatirkan melesatnya tingkat penambangan nikel di dalam negeri. Menurutnya, total produksi bijih nikel sebelum Jokowi memerintah hanya 160.000 ton per tahun.
Namun kini produksi bijih nikel telah mencapai 1,6 juta ton per tahun. Artinya ada peningkatan 10 kali lipat pada 2014-2022.
Ia pun mengkhawatirkan jika ketersediaan bijih nikel akan habis saat fasilitas produksi nikel telah berdiri di dalam negeri.
Artinya Faisal memprediksi program hilirisasi nikel memiliki dua ancaman secara bersamaan. Yakni menipisnya cadangan nikel domestik dan minimnya daya saing baterai listrik besutan lokal. Sebab harga baterai sodium-ion saat ini hanya 10% dari harga baterai yang akan diproduksi di dalam negeri.
Faisal pun berargumen hasil nilai ekspor nikel pada 2022 hanya mencapai Rp 413,9 triliun, sedangkan Presiden Joko Widodo mencatat nilai ekspor hasil hilirisasi nikel mencapai Rp 510 triliun.
Selain itu, Faisal Basri menilai bahwa 90% dari nilai ekspor tersebut tidak dinikmati negara Indonesia. Sebab mayoritas dana hasil ekspor tersebut diletakkan di Cina.
Sementara itu, 10% dari nilai ekspor tersebut digunakan untuk membayar tenaga kerja dan pajak yang ada di dalam negeri.
Tenaga Kerja Asing
Saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Faisal menunjukkan bukti pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Salah satu bukti tersebut adalah foto yang menunjukkan warga negara Cina yang melakukan pekerjaan dengan kualifikasi rendah.
Faisal menekankan dirinya tidak anti pada tenaga kerja asing. Akan tetapi, Faisal menegaskan tenaga kerja yang masuk ke dalam negeri harus mengerjakan pekerjaan dengan kualifikasi tinggi.
Akan tetapi, ia menemukan tenaga kerja asal Cina justru menjadi tukang kebun, satpam, dan supir forklif.
"Reaksi Pak Luhut diam. Pak Luhut bilang tenaga kerja yang datang dari Cina untuk mempersiapkan mesin dan pulang setelah selesai. Saya bilang faktanya tidak begitu," katanya.
