Faisal Basri Ajak Pemerintah Debat Soal Hilirisasi Nikel di 17 Agustus

Andi M. Arief
15 Agustus 2023, 19:38
Ekonom Senior Indef Faisal Basri saat diskusi Kedai Kopi OTW 2024 "Nyawa Demokrasi di Tangan Jokowi" di Jakarta, Selasa (15/8). Sebelumnya ia menaggapi data hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp 510 triliun ya
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Ekonom Senior Indef Faisal Basri saat diskusi Kedai Kopi OTW 2024 "Nyawa Demokrasi di Tangan Jokowi" di Jakarta, Selasa (15/8). Sebelumnya ia menaggapi data hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) senilai Rp 510 triliun yang dianggap Faisal Basri sebagai data yang salah dan 'menyesatkan'. Bahkan, Faisal Basri menilai pajak dan penerimaan negara lebih kecil tatkala melarang ekspor bijih nikel hingga kontribusi pengolahan terhadap PDB justru menurun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri kembali melayangkan kritik kepada pemerintah terkait program hilirisasi nikel. Kali ini, Faisal berargumen larangan ekspor bijih nikel kontra produktif bagi keuntungan nasional.

Terkait hal tersebut, maka ia berencana untuk mengadakan debat dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto pada 17 Agustus 2023.

Advertisement

"Rp 500 triliun itu yang menikmati kita?. Buktinya nilai tukar Rupiah melorot terus. Jadi, ini sesuatu yang harus kita koreksi pada ulang tahun kemerdekaan kali ini," kata Faisal dalam diskusi Kedai Kopi OTW 2024 "Nyawa Demokrasi di Tangan Jokowi" di Jakarta, Selasa (15/8).  

Ia menilai larangan ekspor nikel hanya akan menimbulkan barang pengganti nikel dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Alhasil, Faisal menemukan kini telah ada produk substitusi baterai lithium-ion yang menggunakan nikel, yakni baterai sodium-ion.

Secara sederhana, baterai sodium-ion menggantikan lithium sebagai material penyimpan energi. Faisal mencatat kini produsen baterai sodium-ion terbesar dunia berada di Cina.

"Saya sudah ketemu Pak Luhut dan bilang saya tidak setuju strategi larang-melarang ekspor. Selain itu, Pak Luhut tahu benar kalau ekspor nikel dilarang justru akan muncul substitusinya," kata Faisal dalam OTW 2024, Selasa (15/8).

Pada saat yang sama, Faisal mengkhawatirkan melesatnya tingkat penambangan nikel di dalam negeri. Menurutnya, total produksi bijih nikel sebelum Jokowi memerintah hanya 160.000 ton per tahun.

Namun kini produksi bijih nikel telah mencapai 1,6 juta ton per tahun. Artinya ada peningkatan 10 kali lipat pada 2014-2022.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Editor: Lona Olavia
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement