Ridwan Kamil: PNS Jawa Barat Lebih Dulu WFH Sebelum Jakarta
Sebanyak 50% Pegawai Negeri Sipil atau PNS DKI Jakarta mulai bekerja dari rumah alias WFH sejak Senin (21/8). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ASN di provinsinya lebih dulu menerapkan skema ini sejak tiga bulan lalu.
“Jawa Barat tiga bulan lalu sudah menerapkan WFH. Rumusnya ada 3-2, 4-1, dan sebagainya, untuk kerja ASN yang tidak terkait interaksi fisik,” kata Ridwan Kamil dalam acara Indonesia Digital Conference 2023 bertajuk ‘Artificial Intelligence for Business Transformation: Tantangan Etik, Inovasi, Produktivitas, dan Daya Saing di berbagai Sektor’ yang digelar secara virtual, Rabu (23/8).
Ia memastikan kinerja ASN atau PNS tetap terpantau. Sebab ia menggunakan platform seperti:
- Tunjangan Remunerasi Kinerja atau TRK: sistem pelaporan kinerja harian secara perorangan.
- Sistem merit 9 Box Grid Talent Management: penilaian kinerja dan perilaku dari orang sekeliling, baik atasan, kolega, dan bawahan. Penilaian ini masuk dalam aplikasi TRK.
“Lewat aplikasi TRK, akhirnya saya menemukan PNS malas atau yang datang tetapi tidak produktif. Yang rajin, amplopnya tebal. Begitu sebaliknya,” kata Ridwan Kamil.
Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH merupakan salah satu strategi untuk mengurangi polusi. Langkah lainnya yakni:
- Beralih dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU ke pembangkit listrik ramah lingkungan
- Mengonversi kendaraan
- Mengurangi pergerakan lewat WFH
- Rekayasa cuaca
- Menanam 83 juta pohon dari target 50 juta pohon
Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengawasi PNS yang WFH lewat sistem panggilan video. Jika efektif, Pemprov akan melapor kepada Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri.
“Jika dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, ya saya kembalikan menjadi WFO,” kata Heru pada Minggu (20/8) dikutip dari Antara.
