Menkes Mulai Wajibkan Puskesmas di DKI Jakarta Ukur Kualitas Udara
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh Puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk rutin memeriksa kualitas udara mulai hari ini. Menurut Menkes, pengukuran dilakukan dengan alat sanitari kit guna memperkuat surveilans data terkait polusi udara.
"Saya minta diukur setiap pekan. Dengan itu, laporannya kami tahu di semua Puskesmas di DKI Jakarta mana yang polusi udaranya tinggi," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Senin (28/8).
Budi menjelaskan bila hasil pengukuran menunjukkan angka yang tinggi, maka petugas Puskesmas harus mengirimkan sampel itu ke laboratorium kesehatan untuk memeriksa sumber polusi udara. Melalui surveilans tersebut pemerintah pusat bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi sektor-sektor penghasil emisi terbesar di Jakarta.
Menteri Budi mengungkapkan ada tiga penyebab utama polusi udara di DKI Jakarta. Penyebab itu adalah transportasi, pembangkit listrik tenaga uap yang memakai bahan bakar batu bara, dan industri-industri yang menggunakan batu bara atau bahan bakar karbon lainnya.
Hasil pengukuran kualitas udara yang diambil dari masing-masing Puskesmas menurut Budi bisa digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan. "Kami bisa mengusulkan misalnya untuk daerah Jakarta Selatan dibereskan mobil, Jakarta Barat karena banyak pabrik dari Tangerang itu yang mesti dibereskan," ujar Budi lagi.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, partikel polusi PM2,5 bisa menyebabkan berbagai penyakit pernapasan yang mengganggu kesehatan manusia. Terdapat lima besar penyakit pernapasan, yaitu infeksi saluran pernafasan, penyakit paru obstruksi kronik, radang paru-paru, dan tuberkulosis.
Pada 2022, BPJS Kesehatan mengklaim Rp 10 triliun untuk biaya pengobatan kelima penyakit pernapasan tersebut. Karena itu Menteri Budi mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk memakai masker.
"Kalau sudah kena (penyakit paru-paru) harus ke dokter. Langkah paling penting mencegah, kalau bisa lebih banyak orang pakai kendaraan umum," ujar Budi.
Ia menyebut partikel PM2,5 sangat berbahaya dan harus dihindari agar tidak terhirup masuk ke dalam paru-paru. Ia menyebut saat ini setidaknya ada 200 ribu orang yang mengalami masalah pernafasan akibat PM2,5. Jumlah ini meningkat dibandingkan angka tahun lalu yang hanya 50 ribu orang per bulan.
