Demokrat Ungkap Riwayat Duet Anies-AHY hingga Kandas Disalip Muhaimin
Partai Demokrat menyatakan kekecewaan atas sikap Anies Baswedan yang dinilai telah memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Anies disebut telah mengkhianati komitmen untuk menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres di pemilihan presiden 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan keputusan memilih Muhaimin merupakan kesepakatan sepihak yang disetujui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Partai Demokrat menganggap langkah Surya Paloh dan Anies tersebut sebagai pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol," kata Teuku seperti dikutip, Jumat (1/9).
Riefky pun menjelaskan awal mula bergabungnya tiga partai yang bersepakat menjalin kerjasama melalui KPP. Ia menyebut, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden sejak 3 Oktober 2022, namun hingga 22 Januari 2023 belum mendapat rekan koalisi untuk memenuhi ambang batas parlemen atau presidential threshold 20%.
Setelah ada kesamaan pandangan soal pilpres, Anies kemudian bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 23 Januari 2023. Pertemuan itu kata Riefky berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat.
“Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS," kata Riefky lagi.
Lebih jauh ia menjelaskan ajakan Anies itu disaksikan oleh empat orang dari Tim 8 yang menjadi tim inti pemenangan Anies di Pilpres. Riefky pun menyebut, Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi terbentuk pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai.
Isu 6 Butir Kesepakatan Koalisi Perubahan dan Persatuan dalam Pilpres
1) Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan;
2) Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres;
3) Capres diberikan mandat untuk menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan;
4) Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan;
5) Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik;
6) Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan
Menurut Riefky usai terbentuknya koalisi, Demokrat semakin memantapkan posisi untuk mendukung Anies di Pilpres. Di sisi lain Demokrat terus melakukan konsolidasi untuk mendongkrak elektabilitas AHY sebagai bakal cawapres Anies. Keyakinan AHY akan dipilih menjadi cawapres menguat setelah pada 12 Juni Anies kembali menghubungi untuk membicarakan posisi cawapres.
“(Anies) mengatakan kepada Ketum AHY, 'saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY',” kata Riefky.
Anies Pilih AHY jadi Cawapres
Riefky menjelaskan, dalam perjalanan penentuan cawapres oleh Anies sesuai dengan kewenangan yang diberikan tiga pimpinan partai koalisi makin mengerucut. Riefky menyebut Anies pada 14 Juni 2023 telah memilih Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai cawapresnya. Kala itu, Anies beralasan memilih AHY lantaran memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama.
Pemilihan nama AHY itu kata Riefky telah disampaikan dan tak ada penolakan dari para petinggi tiga partai koalisi yakni Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. "Ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," kata Riefky.
Setelah mendengar keputusan Anies, Riefky menyebut Tim 8 utamanya Demokrat dan PKS bersepakat untuk segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Terlebih, melihat tren elektabilitas Anies di sejumlah survei. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.
“Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Riefky lagi.
Pada akhir Agustus, ia menyebut tim 8 bersepakat untuk segera mengumumkan pasangan Anies - AHY. Anies disebut mengkomunikasikan rencana waktu deklarasi kepada Surya Paloh pada Kamis (24/8), kepada SBY pada Jumat (25/8), dan pada Salim Segaf pada Sabtu (26/8).
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," kata Riefky.
Anies Surati AHY pada 25 Agustus untuk Jadi Cawapresnya
Riefky pun mengungkapkan, pada Jumat (25/8), Anies melalui surat yang ditulis tangan olehnya meminta secara resmi agar AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya.
"Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," kata Riefky.
Pada Selasa (29/8) malam, Riefky mengatakan Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Ia menyebut malam itu juga Anies dipanggil Paloh ke NasDem Tower, untuk menerima keputusan itu.
"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," katanya.
Riefky menyatakan atas hal yang yang dianggap sebagai pengkhianatan itu, Partai Demokrat pada Jumat (1/9) akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Sudirman Said Benarkan Anies Telah Pilih AHY
Juru Bicara tim pemenangan Anies Baswedan Sudirman Said merespons kabar munculnya pasangan Anies - Muhaimin Iskandar untuk diusung pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Sudirman yang juga merupakan anggota tim 8 itu mengatakan Anies telah melalui proses yang panjang untuk menetapkan calon wakil presiden.
Menurut Sudirman mekanisme penentuan cawapres untuk Anies telah disepakati dalam piagam kerjasama tiga partai yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat. Pada butir 3 piagam disebutkan bahwa Anies sebagai calon presiden diberikan tugas untuk memilih pasangan cawapres.
“Tugas ini dipahami penuh oleh capres sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres,” ujar Sudirman dalam keterangan resmi seperti dikutip, Jumat (1/9).
Sudirman menjelaskan, dalam posisi mencari figur cawapres itu Anies telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Anies juga telah mereview sejumlah kandidat yang muncul. Sudirman pun mengakui Anies sempat mempertimbangkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.
Menurut dia nama AHY sudah diputuskan dan disampaikan pada ketua umum masing-masing partai sejak Juni 2023. “Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” ujar Sudirman.
Meski begitu, pengumuman nama AHY menurut Sudirman mendapat sambutan berbeda dari partai-partai. Ia menyebut masih ada partai yang mengatakan tidak perlu buru-buru menetapkan pasangan yang akan diusung sembari membuka opsi lain. Namun juga ada partai yang ingin segera dilakukan deklarasi.
Adapun Surya Paloh mengatakan kesepakatan mengusung Anies - Muhaimin di Pilpres belum resmi dan menunggu diformalkan. Dia menyebut menyerahkan kepada koalisi untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres pendamping Anies.
