Riset: Parpol di DPR Tak Punya Kebijakan Iklim dan Transisi Energi
Riset terbaru yang dikeluarkan Yayasan Indonesia CERAH menunjukkan bahwa mayoritas partai politik (parpol) di parlemen belum menempatkan isu transisi energi dan perubahan iklim sebagai agenda yang serius dalam kebijakan partainya.
Hal tersebut terlihat dari minimnya kebijakan dan dokumen partai yang berkaitan dengan kedua isu yang tengah menjadi fokus di dunia saat ini.
Riset bertajuk “Rekam jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai” menemukan bahwa belum semua parpol di Indonesia memiliki agenda politik yang jelas dalam menyikapi isu perubahan iklim dan transisi energi, terbukti dari komentar parpol yang reaktif di media terkait dua isu tersebut.
“Aktor yang berbicara tentang isu perubahan iklim dan transisi energi rata-rata memiliki jabatan dan latar belakang yang relevan dengan isu tersebut, serta menyampaikan di kegiatan yang memiliki tema terkait,” tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (13/9).
Adapun dalam isu transisi energi, pembahasan masih terfokus pada kendaraan listrik, belum banyak partai yang membahas green jobs terkait transisi energi, dan belum ada partai yang membahas tentang peran perempuan, buruh, dan penyandang disabilitas dalam isu perubahan iklim.
“Partai politik sudah harus menyusun platform politik terkait perubahan iklim dan transisi energi, serta mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi,” tulis salah satu rekomendasi dalam laporan itu.
Temuan lainnya dari laporan ini yaitu hanya dua partai yang memiliki platform khusus untuk membicarakan isu lingkungan, akni PAN melalui gerakan Birukan Langit Indonesia, dan PKS melalui Indonesiaku Hijau.
Selain dua partai tersebut, ada partai lain yang memilih untuk menyelenggarakan kegiatan bertemakan lingkungan seperti diskusi (PKB) atau tanam pohon/mangrove (Nasdem dan PDI Perjuangan).
