Brimob Polda Riau Tambah 200 personel Amankan Unjuk Rasa Rempang
Satuan Brimob Kepolisian Daerah Riau menambah petugas pengamanan unjuk rasa sebanyak 200 personel ke wilayah Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya, untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang bertugas di Bawah Kendali Operasi (BKO).
Komandan Sat Brimob Polda Riau Kombes Pol. Ronny Lumban Gaol mengatakan 200 personel itu merupakan petugas terlatih dan pilihan yang ada. Tambahan personel akan membantu pengamanan di wilayah hukum Polda Kepri.
"Kepada 200 personel Sat Brimob Polda Riau yang berangkat wilayah hukum Polda Kepri, jaga nama baik kesatuan,” ucap Ronny seperti dikutip Antara, Kamis (14/9).
Kombes Ronny meminta agar petugas Brimob yang dikerahkan menjaga masyarakat, dan melakukan pengamanan dengan humanis. Loyalitas tetap dijaga jangan sampai membuat citra kepolisian menjadi tidak baik.
Pelepasan personel dipimpin langsung Irwasda Polda Riau Kombes Pol Hermansyah serta dihadiri beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Riau.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi.
Hadi menjelaskan lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan. Dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Hadi mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Dia mengklaim, hampir 50% dari warganya menerima usulan yang ada
