Jokowi Buka Musyawarah Ulama NU, Prabowo hingga Erick Thohir Hadir
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan sekaligus membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2023. Agenda tersebut digelar di di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (18/9).
Pada kesempatan tersebut, nampak sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir. Beberapa di antaranya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan perlu adanya konsolidasi kuat antar anggota NU yang memiliki jumlah anggota yang besar. Apalagi organisasi ini memiliki anggota yang berada di luar negeri dan dalam negeri.
"Kekuatan besar ini perlu diorganisasikan dengan baik. Ditingkatkan terus kualitasnya bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan dan di bidang kemanusiaan," kata Jokowi.
Jokowi menyoroti sekaligus mengapresiasi banyaknya anggota NU muda yang mendapat kesempatan memperoleh pendidikan di kancah global. Dia berharap, ilmu yang diserap oleh anggota muda NU berupa keahlian teknologi, keterampilan operasi mesin kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sampai precision medicine menjadi bekal bagi NU untuk menyongsong masa depan.
"Mereka harus menjadi bagian solusi bagi Nahdliyin di akar rumput dan menyejahterakan umat. Belajar ilmu masa depan tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Nahdliyin," ujar Jokowi.
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023 akan memutuskan sejumlah poin rekomendasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Koordinator Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2023, Ulil Abshar Abdalla mengemukakan sejumlah rumusan untuk memutuskan rekomendasi dalam forum permusyawaratan kedua tertinggi NU itu.
Menurut Gus Ulil, salah satu poin rekomendasi yang akan diputuskan adalah panduan kepada warga NU menghadapi pemilihan umum , baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
Selain itu, terdapat rekomendasi yang bersifat eksternal dengan melihat berbagai permasalahan nasional di dalam negeri. Gus Ulil menyebutkan sejumlah isu yang menjadi landasan untuk memutuskan rekomendasi.
Salah satu yang disorot adalah soal perampasan tanah rakyat oleh negara yang tengah menjadi masalah di Rempang, Pulau Batam, Kepulauan Riau. Panduan untuk memutuskan rekomendasi terkait perampasan tanah rakyat ini adalah keputusan Muktamar Ke-34 NU di Lampung.
