Top Stories: Uang Tutup Kasus Korupsi BTS, Produksi Padi Defisit
Saksi mahkota pada sidang kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengaku diminta membayar USD 8 juta atau setara Rp 112 miliar. Uang tersebut untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung.
Menurut mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Anang Achmad Latif, permintaan itu datang dari seseorang bernama Edward Hutahaean.
Pengakuan Anang ini terungkap saat menjadi saksi untuk tiga terdakwa pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Pengakuan Anang ini menjadi salah satu artikel yang memiliki minat baca tinggi, sehingga masuk dalam Top Stories Katadata.co.id. Selain kesaksian pada sidang ini, simak juga produksi padi yang defisit pada akhir 2023, platform komunikasi Alibaba incar pasar RI.
Berikut Top Stories Katadata.co.id:
1. Terdakwa BTS Sebut Diminta Bayar Rp 112 M demi Setop Kasus di Kejagung
Mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Anang Achmad Latif mengaku pernah diminta membayar USD 8 juta atau setara Rp 112 miliar untuk menghentikan penyelidikan kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kejaksaan Agung. Menurut Anang, permintaan itu datang dari seseorang bernama Edward Hutahaean.
Adanya permintaan uang itu diungkap Anang saat menjadi saksi mahkota untuk tiga terdakwa pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Pada mulanya kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Honggowongso menunjukkan foto edward dan menanyakan apakah Anang mengenalinya atau tidak. Anang pun menjawab mengenal dan pernah bertemu dengannya.
Ketiga terdakwa adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak.
Pada sidang tersebut Anang mengatakan, Edward mengeklaim dapat membereskan proses penyelidikan perkara BTS yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung.
Ketahui lebih banyak mengenai pengakuan terdakwa BTS yang diminta bayar Rp 112 M.
2. Produksi Padi Defisit pada Akhir 2023, Harga Beras Bakal Tetap Tinggi
Produksi padi diperkirakan akan defisit selama tiga bulan terakhir pada tahun ini. Pasalnya, petani kini mulai memasuki musim tanam sehingga jumlah padi yang dipanen akan lebih rendah dari konsumsi.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Iqbal Awaludin, mengatakan pada umumnya pola panen raya terjadi pada Maret sampai Mei. Sementara pada Agustus dan September memasuki panen kedua.
Pada Oktober hingga November, petani memulai musim tanam. Dengan demikian, panen padi akan minim dan berdampak pada penyerapan beras Bulog.
Di sisi lain, penyaluran beras Bulog cukup tinggi pada periode September hingga November. Hal itu karena Bulog ditugaskan untuk menyalurkan bantuan pangan tahap II berupa beras sebanyak 641 ribu ton selama tiga bulan.
Ketahui lebih banyak mengenai defisit produksi padi pada akhir 2023.
3. Platform Komunikasi Alibaba Incar Pasar RI, Segera Bentuk Tim Lokal
Platform komunikasi terintegrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) milik Grup Alibaba, Dingtalk, berambisi melebarkan sayap bisnis di Indonesia. Caranya, dengan membentuk tim lokal yang akan berada di Tanah Air untuk mempelajari pasar serta menyiapkan strategi khusus memasuki pangsa bisnis teknologi.
Dingtalk merupakan perangkat kolaborasi satu pintu berbasis teknologi yang menghubungkan anggota dalam organisasi melalui berbagai fitur. Dalam hal ini, Dingtalk umumnya digunakan oleh konsumen korporasi.
Vice President Dingtalk, Alex Li, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan pengguna aktif Dingtalk terbesar di seluruh dunia. Beberapa konsumen Indonesia yang aktif menggunakan Dingtalk ada di sektor e-commerce, edukasi, retail, dan logistik.
Simak bagaimana platfomr komunikasi Alibaba incar pasar RI.
4. TikTok Terancam Diblokir Jika Masih Berjualan Pekan Depan
Pemerintah resmi melarang social commerce untuk bertindak sebagai sebagai produsen dan memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Artinya social commerce seperti TikTok Shop tidak boleh berjualan.
Social commerce adalah platform media sosial yang menyediakan transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya.Saat ini, social commerce yang sudah beroperasi di Indonesia adalah TikTok Shop.
Larangan tersebut tercantum dalam Permendag no.31 tahun 2023. Dalam Pasal 21 ayat 2 disebutkan jika PPMSE dengan model bisnis lokapasar atau social commerce dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi Barang.
Dalam aturan tersebut, Kemendag juga akan memberikan sanksi jika social commerce mash berjualan. Sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis; dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan; dimasukkan dalam daftar hitam; pemblokiran sementara, lalu pencabutan izin usaha.
Simak bagaimana TikTok terancam diblokir jika masih berjualan.
5. Bursa Karbon Meluncur, Pertamina Patra Niaga Ikut Jadi Pembeli
Aktivitas Bursa Karbon Indonesia telah dimulai pekan ini. Bersamaan dengan itu, PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian perdana sertifikat penurunan emisi PT Pertamina Power Indonesia.
Total nilai pembelian tersebut mencapai Rp 922 juta atau setara kontribusi pengurangan emisi karbon sebesar 19.989 ton. Mereka mengatakan Pertamina Power Indonesia sudah memiliki suplai yang telah disertifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Ini langkah awal Pertamina Patra Niaga berkontribusi menangani krisis iklim," kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan di Jakarta, Kamis (28/9) dikutip dari Antara.
Pertamina Patra Niaga juga memiliki program untuk mengurangi emisi. Beberapa di antaranya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), SPBU green energy station, hingga diesel dual fuel.
Simak bagaimana Pertamina Patra Niaga ikut menjadi pembeli bursa karbon.
