Kabar Demokrat Masuk Kabinet Jokowi, Ini Tanggapan PDIP
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak kembali kabinet atau reshuffle. Kabar yang beredar, reshuffle kali ini untuk memberi ruang bagi perwakilan Demokrat di kabinet.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan posisi Demokrat yang merupakan oposisi pemerintahan Presiden Jokowi apabila ditawarkan kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi," ujar Hasto usai Rapat TPN Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta.
Dia mengatakan dalam demokrasi yang sehat, oposisi berada di luar pemerintahan. "Di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun "opposite" dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," ujar Hasto.
Ia mengatakan Demokrat layak masuk kabinet bila menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Hingga saat ini, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.
Demokrat, belakangan terlihat merapat dengan pemerintahan setelah menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan.
Setelah pernyataan resmi Demokrat, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) petang.
Pertemuan Jokowi dan SBY itu menjadi perhatian lantaran berlangsung di tengah adanya isu perombakan kabinet yang akan dilakukan jokowi. Selain itu pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu berlangsung di saat menghangatnya dinamika politik jelang pendaftaran calon presiden pada 19 Oktober mendatang.
Politikus senior Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bukan waktu yang tepat bagi Demokrat untuk membicarakan soal kabinet. "Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief seperti dikutip dari Antara.
Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet. "Partai Demokrat di luar kab (kabinet) lebih baik," ujar Syarief.
Isu Reshuffle Menguat
PDIP bakal menyerahkan sepenuhnya keputusan "reshuffle" atau perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih itu tak ingin mengganggu hak prerogatif presiden.
Dia mengatakan Jokowi biasanya akan menyampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila ingin melakukan "reshuffle" kabinet.
"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Kabar reshuffle ini menguat seiring kasus korupsi yang menjerat dua menteri di kabinet. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait kasus dugaan menerima dana saweran dari anak buahnya.
Syahrul Yasin Limpo dikabarkan akan mundur dari jabatan menteri. Saat mengunjungi kantor Kementerian Pertanian Kamis (5/10) pagi ini, dia tak mengenakan lencana menteri. Lencana ini biasa digunakan para menteri kabinet saat bertugas.
Kedua, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.
