Target Pemerintah Pasok Air Bersih Meleset karena Kurang Dana
Pemerintah akan mengebut proyek penyediaan air minum ke perumahan tahun depan. Ini karena realisasi sambungan air untuk rumah hingga saat ini masih kecil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa melaporkan realisasi proyek sambungan rumah (SR) untuk penyediaan air minum saat ini masih berada di angka 3,8 juta sambungan. Angka itu baru 38% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2019-2024 sebanyak 10 juta sambungan.
Minimnya realisasi pengadaan SR air minum disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah untuk penambahan sambungan rumah. Suharso juga telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Masih ada selisih 6,2 juta sambungan, gap ini yang mau pemerintah atasi di tahun depan," kata Suharso di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (23/10).
Suharso mengakui target instalasi 10 juta sambungan air minum hingga 2024 sulit tercapai. Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan minimal 3 juta sambungan rumah air minum pada 2024.
Dengan begitu, realisasi pembangunan sambungan air rumah hingga tahun depan bakal berada di angka 6,8 juta atau 68% dari target RPJMN 2019-2024. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah memangkas target pengadaan sambungan hingga 32%.
"Mudah-mudahan itu bisa kami capai," kata Suharso.
Rapat internal lintas kementerian itu juga menyepakati pendanaan untuk pembangunan 3 juta sambungan rumah air minum tahun depan mencapai kurang lebih Rp 17 triliun. Rinciannya, Rp 16 triliun untuk pengadaan sambungan dan Rp 1,2 triliun untuk penyediaan air baku.
Rapat tersebut juga memutuskan Bappenas dan Kementerian PUPR bakal mengambil alih proyek sambungan rumah air minum dari pengelolaan pemerintah daerah.
Pembangunan sambungan air minum pada tahun depan bakal memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki jumlah status stunting tinggi, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.
"Arahan presiden butuh intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," ujarnya.
Dia optimistis rencana pembangunan 3 juta sambungan rumah air minum tahun depan berjalan mulus. Hal tersebut didukung oleh adanya kepastian sumber air sekitar 38 ribu liter untuk menyuplai air bersih ke lebih dari 3 juta sambungan.
"Nantinya pemerintah pusat hanya menghubungkan idle capacity yang sudah ada dengan sambungan rumah yang kami bangun," kata Suharso.
Adapun idle capacity merupakan kapasitas air minum PDAM yang belum termanfaatkan. Idle capacity dapat disebabkan oleh kurangnya kapasitas air baku, kurangnya infrastruktur distribusi, menurunnya kapasitas teknis, dan rusaknya infrastruktur.
