Mengintip Mekanisme Pemilihan Ketua MK Pengganti Anwar Usman
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar rapat pleno majelis hakim atau RPH untuk memilih sosok Ketua MK yang sebelumnya dijabat oleh Anwar Usman. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan pemilihan digelar mulai pukul 09.00 WIB.
Rapat pleno pemilihan ketua baru MK merupakan tindak lanjut atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 2/MKMK/L/2023. Putusan dibuat MKMK setelah memproses dugaan pelanggaran etik 9 hakim atas putusan untuk perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres.
“Dalam Putusan MKMK dimaksud dinyatakan, “…Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Fajar seperti dikutip Kamis (9/11).
Menurut Fajar pemilihan ketua dan wakil ketua MK yang baru akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan PMK tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua MK dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 Hakim Konstitusi.
Fajar menjelaskan dalam hal rapat dihadiri kurang dari 7 hakim konstitusi, pemilihan ditunda paling lama 2 jam. Selanjutnya bila setelah ditunda masih tidak memenuhi jumlah tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua MK dilanjutkan meskipun dihadiri kurang dari 7 hakim.
“Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum,” ujar Fajar.
