Bahlil Masih Tunggu Berkas IUPK Terkait Perpanjangan Kontrak Vale
Kementerian Investasi menunggu persetujuan berkas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait perpanjangan izin kontrak karya (KK) pertambangan nikel PT Vale Indonesia (Vale). Kontrak Vale akan berakhir pada 28 Desember 2025.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan perpanjangan kontrak tambang Vale masih dalam tahap finalisasi. Bahlil menyebut pemerintah berpeluang untuk mendapatkan saham tambahan Vale hingga 14% sebagai syarat pengajuan perpanjangan KK menjadi IUPK.
Tambahan saham 14% Vale itu bakal menjadi milik Holding Industri Pertambangan BUMN, PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID. "Secara prinsip sudah disetujui untuk dilakukan perpanjangan. Jadi BUMN akan mendapat 34%," kata Bahlil di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (10/11).
Bahlil menyatakan dirinya belum mengetahui perihal besaran modal pemerintah yang harus disetor untuk mengakuisisi 14% saham Vale tersebut. Dia pun berharap Vale bisa memberikan tawaran harga yang lebih ekonomis.
Sembari menunggu informasi penawaran harga saham Vale, Bahlil juga masih menunggu persetujuan IUPK perusahaan dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang menangani persoalan administrasi dan kajian tambang di Indonesia.
"Saya bagian menandatangani KK menjadi IUPK, tapi itu masih di Kementerian ESDM. Setelah IUPK selesai, sudah matang, baru dikirim ke Kementerian Investasi. Kami sifatnya menunggu," ujar Bahlil.
Melansir catatan Minerba One Data Indonesia (MODI), pemegang saham Vale Indonesia saat ini terdiri dari Vale Canada Limited dengan 43,79%, Sumitomo Metal Mining 15,03%, MIND ID 20%, Vale Japan Limited 0,55%, Sumitomo Corporation 0,14%, dan publik 20,49%.
Pelepasan tambahan 14% saham Vale kepada entitas lokal tersebut melengkapi divestasi 40% saham yang dijual perusahaan itu kepada pihak Indonesia pada 1990 dan 2020.
Penambahan porsi 14% akan mengerek kepemilikan MIND ID sebagai pemilik saham mayoritas atas saham Vale di angka 34%. Sedangkan porsi saham VCL akan berubah menjadi 33,29% dan SMM menjadi 11,53%. Adapun jatah saham vale Japan Limited menjadi 0,54% dan Publik menjadi 20,64%.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas kelanjutan rencana divestasi saham PT Vale Indonesia (Vale) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/11).
Menteri yang hadir dalam rapat internal itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proses divestasi saham Vale kepada Holding Industri Pertambangan BUMN, PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining (SMM) sebagai dua pemegang saham mayoritas Vale akan segera diumumkan. "Belum ini, rapat di dalam masih bahas proses," kata Arifin saat ditemui wartawan usai rapat.
Arifin mengatakan bahwa proses divestasi Vale tidak akan berimbas pada penciutan wilayah konsesi tambang PT Vale Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah (RPSW) yang telah disetujui pada April 2023 lalu.
RPSW merupakan salah satu dokumen yang menjadi syarat perpanjangan Kontrak Karya (KK) Vale yang berakhir pada 28 Desember 2025 mendatang. "Tidak ada penciutan lahan," ujar Arifin.
Melansir catatan MODI, Vale menggenggam izin operasi produksi seluas 118.017 hektare (ha), meliputi 70.566 ha di Sorowako Sulawesi Selatan, Bahodopi Sulawesi Tengah 22.699 ha dan di wilayah Sua Sua dan Pomalaa, Sulawesi Tenggara seluas 24.752 ha.
