Polri Gelar 3 Operasi Pengamanan Pemilu 2024, Turunkan Kekuatan Penuh
Kepolisian akan menggelar tiga operasi pengamanan untuk mengawal Pemilihan Umum 2024. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024, pada Rabu (15/11).
“Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Selama 222 hari,” kata Fadil dalam paparannya.
Fadil memaparkan, operasi pengamanan akan dilakukan sejak tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, hingga pasangan terpilih akhirnya mengucap janji. Tiga operasi pengamanan tersebut yakni operasi Nusantara Cooling System, Mantap Brata, dan Kontijensi.
“Nusantara cooling system mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan,” kata Fadil.
Ia mengatakan, operasi Nusantara Cooling system dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya untuk mensukseskan operasi Mantap Brata yang dikepalai oleh Bareskrim Polri. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu digelar dalam suasana aman, damai dan sejuk, khususnya di ruang siber.
Kemudian operasi Mantap Brata merupakan pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu Serentak. Lalu operasi kontijensi yang bertujuan untuk penanganan gangguan nyata yang disebabkan oleh konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
Kegiatan operasi Mantap Brata 2023-2024 mengerahkan 2/3 kekuatan Polri. Sedangkan, 1/3 personel lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.
“Dalam menyikapi kerawanan kontinjensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personel Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi,” kata Fadil.
Tiga power on hand Kapolri yang dimaksud Fadil yakni Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial. Sedangkan aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan Aman Nusa III berisi tentang penanganan terorisme.
Terbitkan Telegram Pastikan Netralitas Polri
Sebelumnya Fadil mengatakan Kapolri mengeluarkan petunjuk dan arahan untuk menjaga netralitas selama pemilu 2024. Perintah yang ditujukan pada seluruh personil TNI itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor 2407/X/2023.
Menurut Fadil terbitnya telegram yang ditandatangani Kapolri Polisi Listyo Sigit Prabowo itu menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga netralitas selama pemilu. Hal itu menurut dia diperlukan lantaran soal netralitas Polri merupakan isu yang mengemuka jelang pelaksanaan pemilu 2024.
"Surat telegram tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Fadil.
Rapat pembahasan persiapan pengamanan Pemilu 2024 itu dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Dia pun menanggapi sejumlah interupsi anggota Komisi III DPR yang menanyakan absennya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
"Kami akan dengarkan detail dari pengamanan dulu, setelah itu akan kami adakan rapat dengan Pak Kapolri," ujar Bambang Wuryanto.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan rapat dengan Kapolri akan dijadwalkan ulang dan berlangsung jelang pemilu. Rapat dengan Kapolri menurut Bambang sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan lancar.
