Deretan Tokoh Deklarasikan Gerakan Jaga Pemilu, Kawal Agenda Demokrasi
Sejumlah tokoh nasional dari latar belakang berbeda mendirikan Jaga Pemilu. Gerakan ini lahir atas dorongan menjaga dan mengawal pemilihan umum 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang berjalan demokratis.
Motor awal lahirnya Jaga Pemilu diinisiasi oleh 11 tokoh lintas bidang. Mereka adalah Erry Riyana Hardjapamekas, Luky Djani, Natalia Soebagjo, Metta Dharmasaputra, Ririn Sefsani, Titi Anggraini, Sulistyowati Irianto, Airlangga Pribadi, Wahyu Susilo, Rusdi Marpaung, Hadar Gumay, Arief Budiman, dan Ray Rangkuti.
Para inisiator bersepakat menggagas gerakan untuk pendidikan politik populer dan pemantauan pemilu seperti yang pernah bergulir pada 1997 dan 1999 saat masa orde baru berakhir dan reformasi bergulir.
"Gerakan Jaga Pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktor kunci kepemiluan, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan juga pemilih, melaksanakan fungsi masing-masing secara berintegritas dan tidak adanya penyimpangan dalam proses pemilu," ujar Luky Djani membacakan isi manifesto saat peluncuran Jaga Pemilu, Selasa (21/11).
Dalam menjalankan perannya, Jaga Pemilu menggaungkan slogan #jujuradil. Dalam manifestonya para tokoh menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik warga. Jaga Pemilu juga ingin meningkatkan pengawasan atas proses tahapan pemilu, meningkatkan partisipasi politik warga melalui platform digital.
Dalam manifestonya, Jaga Pemilu menilai Pemilu 2024 merupakan titik penting dalam perjalanan 25 tahun reformasi. Hal itu membuat gerakan ini akan berfokus mengawal agenda reformasi terutama dalam menegakkan demokrasi.
"Jaga Pemilu mengajak warga negara untuk aktif menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan atau abuse of power demi hasrat dan kepentingan sempit yakni memenangkan kontestasi pemilu 2024," ujar Luky lagi.
Pada kesempatan yang sama, inisiator Jaga Pemilu lainnya, Ririn Sefsani mengatakan, saat ini demokrasi hanya digunakan untuk kelompok tertentu atas nama kekuasaan. Hal itu menurut Ririn harus menjadi perhatian seluruh masyarakat agar demokrasi tidak disalahartikan.
