Bikin Posko Aduan, Agus Subiyanto Berjanji TNI Netral di Pilpres
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin sikap netral prajurit militer pada Pemilu dan Pilpres 2024. Komitmen tersebut diawali dengan membentuk posko-posko pengaduan pelanggaran netralitas TNI yang tersebar di sekitar area pemungutan suara.
“Apabila ada oknum TNI yang tidak netral bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut,” kata Agus di usai pelantikan Panglima TNI di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (22/11).
Agus menjelaskan bahwa pendirian posko netralitas TNI merupakan salah satu implementasi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya,” ujarnya.
TNI juga bakal mengambil peran sebagai salah satu distributor logistik dalam pelaksanaan pemilu tahun depan. Agus menjelaskan, TNI akan mengerahkan prajurit dan untuk membantu penyebaran perlengakapan pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS) di pulau terkecil.
“Data dari Bawaslu ada 820 ribu lebih TPS, bayangkan saja. TNI akan membantu pelaksanaannya," katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, menyampaikan isu netralitas TNI pada pemilu 2024 merupakan hal sentral yang perlu dikawal bersama. Dia menyebut sikap netralitas TNI cenderung lebih mudah dibangun karena berangkat dari arahan dan perintah komando.
