Muhammadiyah Desak Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK Usai Tersangka

Ira Guslina Sufa
23 November 2023, 18:43
Firli Bahuri didesak Mundur
ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) bersama Sekretaris Umum PP Muhamadiyah Abdul Muti (kiri) dan Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Internasional PP Muhamadiyah Syafiq A. Mughni (kanan) memberikan keterangan pers terkait perkembangan konflik Isarel-Palestina, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak Firli Bahuri mundur dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah ia emban. Ketua PP Muhammadiyah bidang Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas Firli harus mundur lantaran telah resmi berstatus tersangka dalam dugaan korupsi pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

“Mendesak kepada saudara Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK sekaligus sebagai komisioner KPK,” ujar Busyro dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11). 

Mantan wakil Ketua KPK itu mengatakan penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka merupakan wujud kepekaan dan independensi kepolisian dalam penegakan hukum. Apalagi kasus yang tengah ditangani berkaitan dengan lembaga penegak hukum. 

Menurut Busyro praktik korupsi dalam beberapa waktu terakhir yang didominasi suap telah menggerus nilai baik dalam bernegara. Karena itu sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah menurut Busyro perlu menentukan sikap untuk melawan praktik korupsi. 

Ia menyebut korupsi kini telah meluas menjadi hingga menjadi hal yang banyak terjadi di lembaga negara. Apalagi menurut Busyro praktek suap, gratifikasi kini dibarengi dengan tindakan ekstra berupa pemerasan oleh mereka yang sedang mengemban jabatan publik. 

“Rakyat semakin peka nurani, tajam akal budi, dan kewarasan pemikirannya. Jika selama ini diam, jangan dianggap tidak memiliki sikap, apalagi dihadapkan pada praktek korupsi demokrasi, kepemimpinan, dan pendidikan,” ujar Busyro. 

Selain mendesak Firli segera mundur, PP Muhammadiyah juga mengingatkan Presiden Joko Widodo melakukan koreksi dan evaluasi dalam pembentukan panitia seleksi. Menurut Busyro agar bisa melahirkan pimpinan KPK yang bersih dari praktik koruptif, pemilihan pansel harus dilakukan dengan transparan, dan mengedepankan peran serta elemen masyarakat sipil. 

Halaman:
Reporter: Ade Rosman
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...