Top News: Polemik Membatalkan IKN, Profil dan Harta Ketua KPK Baru

Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan terus berjalan meski pemerintahan berganti.

Akan tetapi baru-baru ini, Partai Keadilan Sosial (PKS) mengungkapkan keinginan untuk membatalkan rencana tersebut apabila menang Pemilu 2024.

Lalu, mungkinkah rencana pemindahan ini gagal seperti wacana serupa pada masa lalu? Pendapat beberapa pakar terhadap pertanyaan tersebut menjadi salah satu artikel terpopuler pada Senin (27/10), dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Apakah Mungkin Rencana Pindah Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara Batal?

Salah satu hal yang dilakukan Jokowi saat baru menjabat sebagai presiden pada 2014 adalah membatalkan mega proyek jembatan Selat Sunda, yang telah disepakati pemerintah sebelumnya atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional saat itu, Andrinof Chaniago, mengatakan alasan Jokowi membatalkan proyek yang telah dibahas pemerintahan SBY selama bertahun-tahun itu karena menilai dampak negatifnya akan lebih banyak.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pembatalan proyek IKN masih mungkin dilakukan pemerintahan berikutnya. Menurut dia, keinginan PKS untuk membatalkan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara sangat rasional.

Sementara Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai sulit bagi PKS untuk mewujudkan keinginannya agar Jakarta tetap jadi IKN. Pemindahan ibu kota negara sudah diatur dalam undang-undang, hingga aturan teknis atau pelaksana.

2. Perbandingan Transaksi TikTok – Tokopedia dan Shopee

TikTok dikabarkan mempertimbangkan untuk berinvestasi di GoTo Gojek Tokopedia dalam bentuk perusahaan patungan atau joint venture. Seberapa besar transaksi gabungan keduanya dibandingkan dengan Shopee?

Perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura Momentum Works pada Oktober mengeluarkan laporan terkait proyeksi persentase transaksi atau GMV e-commerce di Asia Tenggara.

Rinciannya sebagai berikut:

• TikTok Shop 13,9%
• Shopee 45,9%
• Tokopedia 14,2%
• Lazada 17,5%
• Lainnya 8,6%

Sementara itu, laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy SEA 2023’ memprediksi GMV e-commerce Asia Tenggara naik 6% secara tahunan atau year on year (yoy) dari US$ 130 miliar menjadi US$ 139 miliar tahun ini.

3. Profil dan Harta Nawawi Pomolango, Ketua KPK Pengganti Firli Bahuri

Presiden Jokowi telah mengambil sumpah Nawawi Pomolango untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara untuk menggantikan posisi Firli Bahuri.

Firli harus melepaskan jabatannya untuk sementara karena berstatus tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Presiden sebelumnya telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 2023 tentang pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan pengangkatan Nawasi sebagai Ketua KPK sementara.

Sebelum ditunjuk menjadi ketua KPK sementara, Nawawi merupakan wakil ketua KPK yang menjabat sejak 2019. Ia terpilih menjadi pimpinan KPK lewat proses seleksi di Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum. Saat itu Nawawi memperoleh 50 suara dari hasil voting yang digelar DPR.

Ia merupakan lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Selanjutnya ia meraih gelar magister hukum pidana dari Universitas Pasundan.

4. Siap-siap! Biaya Admin Penjual di Shopee Naik Per 1 Desember

Shopee akan menaikkan biaya admin para penjual atau seller per 1 Desember. Kenaikan akan berlaku untuk penjual kategori Non-Star dan Star atau Star+.

“Per 1 Desember, terdapat penyesuaian pada pembagian kategori produk dan biaya administrasi penjual Star/Star+ dan Non-Star,” kata Shopee dalam laman resmi, Senin (27/11).

Kenaikan biaya admin penjual di Shopee untuk level Star dan Star+ per 1 Desember sebagai berikut:

• Kategori A: 4,7% menjadi 6,5%
• Kategori B: 4% menjadi 5,5%
• Kategori C: 4% menjadi 5,5%
• Kategori D: 3,3% menjadi 4%
• Kategori E: 3,3% menjadi 4%

5. Sentilan Megawati: Baru Berkuasa, Mau Bertindak Seperti Orde Baru

Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara mengenai situasi politik saat ini. Ia menyindir pihak yang ingin memunculkan lagi Orde Baru.

Megawati menyampaikannya saat memberikan pembekalan kepada relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jakarta, Senin (27/11). Ia meminta pihak-pihak tersebut agar insyaf.

"Baru berkuasa, mau bertindak seperti Orde Baru," kata Megawati di JIExpo, Jakarta, Senin (27/11).

Megawati mengaku heran karena menurutnya gejala serupa Orde Baru ini muncul dalam waktu yang tak lama. Makanya, ia meminta pihak-pihak yang memunculkan situasi seperti ini untuk memohon ampun.

"Berhenti deh bapak-bapak yang saya sindir, insaf," katanya.

Megawati mengatakan dirinya berpengalaman melawan Orde Baru. Makanya ia berharap kondisi seperti zaman pemerintahan Presiden Soeharto itu tak terulang lagi.