Top News: Polemik Membatalkan IKN, Profil dan Harta Ketua KPK Baru

Aryo Widhy Wicaksono
28 November 2023, 05:45
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan terus berjalan meski pemerintahan berganti.

Akan tetapi baru-baru ini, Partai Keadilan Sosial (PKS) mengungkapkan keinginan untuk membatalkan rencana tersebut apabila menang Pemilu 2024.

Advertisement

Lalu, mungkinkah rencana pemindahan ini gagal seperti wacana serupa pada masa lalu? Pendapat beberapa pakar terhadap pertanyaan tersebut menjadi salah satu artikel terpopuler pada Senin (27/10), dan menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Apakah Mungkin Rencana Pindah Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara Batal?

Salah satu hal yang dilakukan Jokowi saat baru menjabat sebagai presiden pada 2014 adalah membatalkan mega proyek jembatan Selat Sunda, yang telah disepakati pemerintah sebelumnya atau era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional saat itu, Andrinof Chaniago, mengatakan alasan Jokowi membatalkan proyek yang telah dibahas pemerintahan SBY selama bertahun-tahun itu karena menilai dampak negatifnya akan lebih banyak.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai pembatalan proyek IKN masih mungkin dilakukan pemerintahan berikutnya. Menurut dia, keinginan PKS untuk membatalkan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara sangat rasional.

Sementara Peneliti Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai sulit bagi PKS untuk mewujudkan keinginannya agar Jakarta tetap jadi IKN. Pemindahan ibu kota negara sudah diatur dalam undang-undang, hingga aturan teknis atau pelaksana.

2. Perbandingan Transaksi TikTok – Tokopedia dan Shopee

TikTok dikabarkan mempertimbangkan untuk berinvestasi di GoTo Gojek Tokopedia dalam bentuk perusahaan patungan atau joint venture. Seberapa besar transaksi gabungan keduanya dibandingkan dengan Shopee?

Perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura Momentum Works pada Oktober mengeluarkan laporan terkait proyeksi persentase transaksi atau GMV e-commerce di Asia Tenggara.

Rinciannya sebagai berikut:

  • TikTok Shop 13,9%
  • Shopee 45,9%
  • Tokopedia 14,2%
  • Lazada 17,5%
  • Lainnya 8,6%

Sementara itu, laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy SEA 2023’ memprediksi GMV e-commerce Asia Tenggara naik 6% secara tahunan atau year on year (yoy) dari US$ 130 miliar menjadi US$ 139 miliar tahun ini.

3. Profil dan Harta Nawawi Pomolango, Ketua KPK Pengganti Firli Bahuri

Presiden Jokowi telah mengambil sumpah Nawawi Pomolango untuk menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara untuk menggantikan posisi Firli Bahuri.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement