Jokowi Bantah Anies Soal IKN Bikin Ketimpangan Baru
Presiden Joko Widodo merespons kritik calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan pembangunan IKN dilakukan untuk mewujudkan pemerataan.
Jokowi mengatakan 58% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di Pulau Jawa. Selain itu, mayoritas penduduk juga masih tinggal di Pulau Jawa.
"Kami tidak ingin Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (27/11) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi mempersilakan semua orang mengemukakan pendapat soal IKN. Meski demikian, proyek ini sudah memiliki payung hukum. "Sudah ada Undang-Undangnya," katanya.
Sebelumnya Anies mengatakan, pembangunan kota baru tak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurut Anies, pembangunan kota baru justru memunculkan ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
Anies menganalogikan, membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Ia menilai, pembangunan ibu kota baru tak berkaitan dengan tujuan pemerataan pembangunan yang diharapkan.
"Menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," kata Anies.
Pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi. Jokowi menargetkan pada akhir pemerintahannya ia bisa menggelar upacara tujuh belas agustus di IKN Nusantara. Saat itu Jokowi menargetkan pusat pemerintahan sudah pindah ke IKN Nusantara.
