Realisasi Satu Data Pemerintah Masih Terganjal di Pusat dan Daerah
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan kendala terbesar dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan satu data.
Nezar mengatakan adanya ego sektoral di lingkup pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala utama dalam penerapan integrasi tersebut. Padahal, kebijakan satu data telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Perpres itu bertujuan untuk menyatukan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu wadah. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin keabsahan data publik kepada masyarakat maupun para pemangku kebijakan pusat dan daerah.
“Ini kembali ke ego sektoral karena ada sekira 2.700 server pusat data di kementerian dan lembaga serta 27.400 aplikasi. Ini tantangan yang harus bisa disatukan,” kata Nezar dalam acara bertajuk Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia yang digelar Kemenkominfo bersama Katadata.co.id di Jakarta Pusat pada Kamis (12/7).
Guna menyatukan persepsi data antara milik pemerintah pusat dan pemda, Kominfo aktif mengajak dinas komunikasi dan informatika daerah untuk melaksanakan pertemuan soal pengelolaan data dan transformasi digital.
“Memang problemnya political will, pemerintah pusat dan pemda harus senada dan seirama sehingga eksekusi yang dilakukan cermat dan terkontrol dengan baik,” ujar Nezar.
Perpres Satu Data Indonesia juga bertujuan untuk menghadirkan sejumlah rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di tingkat legislatif, maupun kementerian dan lembaga.
Nezar mencontohkan, aparatur pimpinan daerah bisa memanfaatkan himpunan data itu untuk menelurkan stategi penanganan bencana. Salah satunya adalah banjir yang kerap menjadi bencana musiman.
“Jadi kita sudah tahu data mengenai wilayah mana yang terdampak, kemampuan kapasitas debit air yang sanggup ditampung, berapa banyak warga yang berada di daerah rawan banjir,” kata Nezar.
Sedangkan Co-Founder & CEO Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan ketersediaan data publik di Indonesia secara cuma-cuma masih terbilang minim. Padahal, keterbukaan data dapat memicu peningkatan riset dan inovasi terbaru.
“Misalnya di Badan Pusat Statistik (BPS) ada data tertentu yang perlu dana mahal. Kalau semua dibuka, maka iklim riset makin meluas, karena data saat ini menjadi tulang punggung,” kata Metta dalam kesempatan yang sama.
SPBE mencakup data statistik, data keuangan tingkat pusat hingga data geospasial terkait lokasi geografis, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia.
