Aceh, Riau dan Sumut Berembuk Putuskan Nasib Pengungsi Rohingya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mencari tempat penampungan untuk para pengungsi Rohingya.
Pemerintah telah mengundang tiga pimpinan daerah yakni Aceh, Riau dan Sumatera Utara (Sumut) untuk menentukan lokasi yang paling layak sebagai lokasi pengungsian sementara.
"Riau, Aceh, Sumatera Utara berembuk untuk mencari satu tempat yang sifatnya sementara," kata Mahfud kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (11/12).
Mahfud menjelaskan Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang pengungsian, sehingga Pemerintah Indonesia belum memiliki kewajiban untuk menyediakan suaka bagi para pengungsi. "Kita hanya diplomasi kemanusiaan. Harus menolong orang, harus menyelamatkan orang," ujarnya.
Mahfud mengakui bahwa kedatangan para imigran tersebut mendapat penolakan dari masyarakat lokal. Total pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Sabang pada 21 November lalu berjumlah 220 jiwa yang terdiri dari dari 72 orang laki-laki, 92 orang perempuan, dan 56 anak-anak.
Selain 220 pengungsi di Pulau Sabang, terdapat juga 249 jiwa imigran Rohingya kembali mendarat di pesisir pantai Aceh. Mereka mendarat di kawasan tempat penampungan ikan Lapang Barat Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.
Para imigran tersebut sebelumnya ditolak oleh masyarakat Jangka Bireuen, hingga kemudian mendarat di Aceh Utara. Mereka kembali mendapat penolakan dari masyarakat Aceh Utara hingga kapal yang mengangkut pengungsi didorong lagi ke lautan. Akhirnya, para imigran Rohingya itu mendarat di wilayah Lapang Barat Bireuen.
"Banyak juga yang mempersoalkan, 'loh pak, kami juga lapar, kami juga miskin,'. Ya sama-sama ditolong. Negara kan tugasnya melindungi hak asasi manusia. Semua masih berjalan," kata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berbicara dengan organisasi internasional untuk membahas nasib pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia. Salah satunya adalah Badan PBB untuk pengungsi atau UNHCR.
Jokowi mengatakan hingga saat ini pemerintah masih memutuskan untuk menampung para pengungsi. Namun ia mengakui bahwa hal tersebut tak diinginkan oleh masyarakat lokal. "Harus berbicara dengan organisasi internasional UNHCR dan lainnya, karena masyarakat lokal tak menginginkannya," kata Jokowi di Jakarta, Senin (11/12).
