Gaya Prabowo yang Temperamen saat Debat Dinilai Bisa Kurangi Dukungan
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dianggap menunjukkan sikap temperamen saat debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Pakar politik dari Universitas Andalas, Padang, Asrinaldi mengatakan sikap temperamen itu berpotensi menggerus dukungan dari kalangan menengah ke atas dan intelek.
"Kelompok terdidik yang selama ini melihat dia simpatik tapi karena menampilkan sikap seperti itu akan memiliki pertimbangan lain," kata Asrinaldi dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (14/12).
Asrinaldi menilai Prabowo sudah berpengalaman menjalani debat calon presiden. Menteri Pertahanan RI itu pun dinilai mempunyai gagasan yang bagus terkait penegakan hukum dan perlindungan HAM.
Namun, karena larut dalam emosional sehingga Prabowo gagal menyampaikan gagasan dalam debat. "Sikap temperamen, dari segi materi debat juga, bukan tidak begitu menguasai ya tapi tidak jelas apa ide yang akan disampaikan," kata dia.
Dia mencontohkan pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menanyakan penanganan kasus HAM masa lalu kepada Prabowo.
Dalam perdebatan, Prabowo menilai pertanyaan Ganjar bersifat tendensius dan memojokkan dirinya. "Dia sudah menyiapkan jawaban yang bijaksana tapi karena terlalu emosional, terlanjur tidak tenang sehingga yang dipikirkan ini menyerang, tendensius padahal kan ini minta penjelasan saja apakah ini sudah tuntas," kata dia.
Dalam debat selanjutnya, dia menilai Prabowo harus lebih tenang dan mempersiapkan data untuk mendukung argumentasinya di podium. Sehingga, lanjut Asrinaldi, masyarakat bisa mengerti langkah dan visi misi Prabowo ketika terpilih nanti.
INFID: Komitmen HAM 3 Capres Masih Normatif
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan tiga capres belum memberikan jawaban atau komitmen konkret tentang pemenuhan hak asasi manusia (HAM). INFID menilai jawaban mereka lebih cenderung naratif dan normatif, serta kurang menyentuh aspek alternatif dari kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM.
"Terutama pembahasan mengenai indeks HAM 2023 yang menurun, baik di bidang hak sipil politik, ekonomi, sosial, dan budaya," bunyi siaran pers INFID.
Selain itu, masalah-masalah seperti pemenuhan hak kebebasan beragama dan keyakinan, konflik agraria, dan pelanggaran HAM di berbagai sektor tidak dibahas secara menyeluruh.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, berulang kali menekankan pentingnya penerapan keadilan nasional dan perlindungan HAM. Prabowo menyatakan bahwa dia akan mengorbankan segalanya untuk mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia dalam visi misinya.
Sedangkan, Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3, berulang kali menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelumnya dan mendukung kebijakan afirmatif dan dialog partisipatif.
Ganjar juga sempat mengatakan bahwa Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), yang mengatur hak korban pelanggaran HAM, harus dikembalikan.
Ketiga Capres dinilai tidak memberikan banyak informasi pendapat mereka tentang pemenuhan HAM dalam konteks yang lebih luas dan lebih banyak berfokus pada pelanggaran HAM yang terkait dengan kematian dan kasus orang hilang.
Padahal, Indeks HAM 2023 dari SETARA Institute dan INFID menunjukkan terjadi penurunan skor indeks HAM, yaitu 3,2 (2023) dari sebelumnya 3,3 (2022) pada rentang skala 0–7,00. Skor ini menunjukkan betapa buruknya pemenuhan HAM di bidang hak sipil politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Reporter: Risma Kholiq (Magang)
