PDIP Sindir Prabowo Tambah Utang RI Rp 386 T Saat Harga Pangan Naik
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyayangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menambah pinjaman luar negeri Rp 386 triliun untuk menambah alutsista. Keputusan calon presiden nomor urut 2 tersebut dilakukan di tengah kondisi pandemi yang belum sepenuhnya teratasi dan menumpuknya persoalan ekonomi di masyarakat.
"Kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan dengan menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai Rp 386 triliun untuk beli alutsista," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).
Menurut Hasto, keputusan itu tak tepat lantaran perang yang tengah dihadapi menyangkut kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan dan juga peningkatan kualitas pendidikan.
"Dengan berbagai tantangan tersebut termasuk bagaimana tantangan geopolitik perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, yang menciptakan krisis terkait dengan energi, pangan, muncul ketegangan di Timur Tengah dan PBB juga tidak berdaya mengatasi masalah itu," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dan berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/11) lalu.
Salah satu yang dibahas terkait kenaikan anggaran pertahanan tahun 2024, termasuk anggaran belanja alat utama sistem senjata (alutsista) yang berasal dari pinjaman luar negeri.
"Diketahui Kemenhan, anggarannya adalah anggaran di dalam DIPA seperti hari ini. Namun Kemenhan ini, ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Presiden Joko Widodo telah menyetujui anggaran pertahanan senilai US$ 20,75 miliar untuk periode 2020 - 2024.
"Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25,0 miliar terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari US$ 20,75 miliar ke US$ 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," ungkap Sri Mulyani.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan, alasan Kemenhan meningkatan kebutuhan anggaran karena kondisi alutsista yang perlu diperbarui, adanya ancaman keamanan serta peningkatan dinamika geopolitik.
"Di sisi lain, (anggaran) masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka panjang," jelas Sri Mulyani.
