Bansos Dinilai Jadi Katalis Kepuasaan Masyarakat atas Kinerja Jokowi
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tinggi. Survei bertajuk 'Dinamika Elektoral di Awal Masa Kampanye' itu menghasilkan temuan 76,2% responden merasa puas atas kinerja Jokowi.
Dalam survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 tersebut sebanyak 33,6% responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi karena kerap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada rakyat kecil. Sementara alasan nomor dua atau 25,1% responden mengaku puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu karena telah menyediakan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya.
Survei dilakukan dengan menyasar 1.200 orang dan menggunakan metode penarikan sampel acak atau multistage random sampling. Survei ini memiliki toleransi kesalahan 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengatakan keberadaan bansos dalam tiga tahun terakhir menjadi faktor utama masyarakat dalam memberi penilaian kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Bawono, bansos menjadi oase di tengah ketidakpastian ekonomi domestik akibat dampak Pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Dia menyebut Covid-19 berimplikasi pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang seringkali berimbas pada penutupan usaha hingga pemutusan hubungan kerja.
"Di situlah kemudian ada instrumen bernama bantuan sosial yang menjadi bentuk kepedulian atau tanggungjawab negara terhadap rakyatnya," kata Bawono saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Dia melanjutkan, pemberian bansos merupakan insentif ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu atau menengah ke bawah. Meski bersifat sementara, keberadaan bansos dianggap bisa menutup keresahan masyarakat terkait harga kebutuhan pokok yang kian mahal.
"Beberapa tahun terakhir, fakta bahwa bansos menjadi hal yang cukup menentukan bagi publik untuk menilai apakah dia puas atau tidak puas terhadap kinerja presiden," ujar Bawono.
Jokowi mengalokasikan anggaran bansos beras secara bertahap pada 2023, yang dimulai dari Maret-Mei 2023. Bansos beras tahap pertama itu menyasar 21.353 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total bantuan sekitar 630 ribu ton beras senilai Rp7,9 triliun.
Jokowi kembali mengguyur bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan kepada tiap KPM pada September-Desember 2023 lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah meluncurkan dana Rp 8 triliun untuk penyaluran bansos beras tahap dua periode September-November tersebut.
Sementara distribusi bansos beras periode Desember 2023 senilai Rp2,67 triliun. Sehingga total bansos beras yang disalurkan pemerintah sampai akhir 2023 berjumlah Rp18,57 triliun.
Selain itu, Jokowi juga mengalokasikan anggaran Rp7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200.000 per bulan per kelompok penerima dengan target sebanyak 18,8 juta untuk periode November-Desember 2023.
Efek Pemberian Bansos pada Kepuasaan Kinerja
Menanggapi adanya temuan korelasi penyaluran bansos terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menganggap model kebijakan populis seperti penyaluran bansos cenderung efektif menggaet simpati rakyat. Upaya tersebut menjadi jurus ampuh untuk mempertahankan capaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau pejabat tertentu.
Kunto menilai keputusan mayoritas responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi karena adanya pemberian bansos secara berkala merupakan pilihan beralasan. Hal itu lantaran bansos bisa dinikmati oleh banyak orang.
"Berbeda dengan pembangunan infrastruktur ya, yang tidak semua orang bisa menikmati. Tukang becak tidak bisa menikmati jalan tol secara langsung," kata Kunto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (27/12).
Lebih lanjut, Kunto menilai kebijakan bansos juga dapat dinikmati langsung oleh para penerima. Hal tersebut kontras dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan sejumlah infrastruktur publik seperti jalan tol, bandara, bendungan, hingga akses terhadap listrik dan internet di pedesaan.
"Saya masuk tol harus tetap bayar, sama juga dengan masuk bandara yang akan tetap dikenakan pajak bandara di dalam tiket. Sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Ini beda dengan bansos," ujar Kunto.
