Akhiri Debat: Ganjar Kritisi Data Kemenhan, Sorot Koordinasi Lembaga
Buat ringkasan dengan AI
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menutup debat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden dengan menyorot peningkatan anggaran di Kementerian Pertahanan. Menurut Ganjar dalam lima tahun terakhir anggaran Kemenhan meningkat secara signifikan.
Meski begitu Ganjar menyayangkan transparansi data pertahanan dari Kementerian Pertahanan cukup tertutup. Ia mengaku mendapatkan data mengenai anggaran pertahanan dari kementerian koordinator politik hukum dan keamanan.
“Kami tidak bisa mendapatkan data dari kemenhan secara terbuka maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi,” ujar Ganjar di akhir debat, Minggu (7/1).
Menurut Ganjar dalam konteks politik luar negeri perlu dilakukan definisi uang mengenai politik luar negeri bebas dan aktif. Ganjar pun mengulang komitmen untuk mengusung kebijakan mendorong duta besar (Dubes) dan diplomat RI menjadi tenaga pemasar.
Dalam kesempatan tersebut Ganjar juga menjelaskan pentingnya duta besar. Selain itu ia pun menekankan pentingnya penangkalan dan penguatan pertahanan untuk digital. “Kita perlu duta besar ini untuk merespons perubahan global yang ada,” kata Ganjar.
Selain itu Ganjar juga mengatakan kekuatan pertahanan Indonesia juga perlu ditingkatkan dari segi angkatan siber. Ia berjanji untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari PDB.
Hal lain yang tak luput dari perhatian Ganjar adalah mendorong profesionalisme kepolisian. “Polri kami dorong sampai satuan baru di setiap polda,” ujar Ganjar.
Dalam debat yang berlangsung di Istora Senayan itu Ganjar meyakini harmonisasi dan sinkronisasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan kewenangan institusi pertahanan dan keamanan. Ia mengakui selama ini terdapat tumpang tindih dalam koordinasi pertahanan dan keamanan.
"Seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi. Dua, perlu sinkronisasi," kata Ganjar.
Kemudian apabila institusi pertahanan dan keamanan serta pihak di daerah belum dapat mengatasi suatu masalah, menurut Ganjar, Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu mencari solusi atau mengambil keputusan. Lalu, apabila diperlukan peran anggota legislatif, pendapat para wakil rakyat itu juga perlu didengar.
