Pakar Kritisi Solusi Teknologi Siber 3 Capres, Dinilai Tidak Konkret
Pakar Militer dan Pertahanan Anton Aliabbas menilai solusi yang disampaikan oleh tiga calon presiden (capres) terkait kebijakan untuk mengakses teknologi siber canggih tidak konkret. Anton menilai ketiga capres tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana kebijakan itu akan dilakukan pada saat debat.
"Sayangnya bagi saya, baik Anies lalu juga Prabowo dan Ganjar itu tidak ada yang memberi penjelasan secara konkret kebijakan apa saja," kata Anton seperti dikutip dari Antara, Senin (8/1).
Komentar Anton itu disampaikan menanggapi jawaban solusi yang ditawarkan para capres dari pertanyaan dalam Debat Ketiga Capres 2024 tentang kebijakan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengakses teknologi canggih seperti teknologi siber, geospasial dan sebagainya. Dari pertanyaan yang disampaikan dalam debat tersebut, capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberi penekanan tentang perlunya membangun sistem yang komprehensif dan perlunya melakukan pengadaan teknologi.
Sementara capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menekankan perlunya membangun sumber daya manusia (SDM) untuk menguasai teknologi. Sedangkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab bahwa Indonesia perlu melakukan penguatan terhadap sistem teknologi canggih guna memperkuat pertahanan nasional.
Anton menilai ketiga jawaban tersebut tidak menjawab persoalan yang dihadapi untuk dapat mengakses teknologi canggih. Ia menyebut fakta yang tidak boleh dikesampingkan oleh para capres bahwa teknologi canggih biasanya sangat dibatasi aksesnya oleh negara-negara produsen.
"Ketika bicara teknologi mahal, teknologi canggih, ini negara-negara produsen pasti akan mengunci. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mengakses teknologi canggih itu?," kata Anton.
Menurut Anton berdasar realitas bahwa teknologi canggih dimiliki oleh kelompok terbatas maka gagasan para capres dalam debat tidak menjawab persoalan yang ada.
Sementara itu, terkait isu tumpang tindih di lembaga pertahanan dan keamanan, Anton menilai jawaban dari Ganjar dan Prabowo senada. Menurut dia Ganjar lebih runtut dalam menyelesaikan persoalan koordinasi antar lembaga karena lebih berfokus pada harmonisasi dan sinkronisasi terkait regulasi yang tumpang tindih.
“Pasti berawalnya pada tataran kewenangan. Kewenangan itu diberikan oleh regulasi," kata dia.
Adapun Prabowo menurut dia lebih menyorot soal perbaikan kualitas hidup. Prabowo menurut Anton menilai melihat persoalan tumpang tindih antar lembaga salah satunya dipicu faktor ekonomi.
Sementara itu, Anton menilai jawaban dari Anies terkait tumpang tindih di dalam regulasi diawali dengan mengidentifikasi ancaman dan tantangan yang dihadapi. Anies mengatakan perlunya pelibatan berbagai unsur dalam pemetaan masalah.
