Rasio Belanja Pertahanan RI Terhadap PDB Terendah di Asia Tenggara
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan, agar Indonesia meningkatkan rasio anggaran pertahanan di kisaran 1%-2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan rasio anggaran militer tersebut, ganjar memperkirakan, Indonesia bisa mempunyai teknologi pertahanan "sakti" seperti rudal hipersonik hingga senjata siber.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp139,1 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9% dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Secara historis, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Katadata.co.id, rasio anggaran pertahanan Indonesia terhadap PDB tidak pernah diatas 5% sejak tahun 2005. Lalu, bagaimana dengan negara Asia Tenggara lainnya?
Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), rasio belanja pertahanan Indonesia pada 2022 merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara pada 2022. Sepanjang 2022, Indonesia hanya menggelontorkan dana sebesar US$ 9 juta untuk anggaran militer atau sekitar 0,7% terhadap PDB.
Persentasenya berada di bawah Malaysia dengan rasio belanja pertahanan terhadap PDB sebesar 1%. Namun, anggaran yang dikeluarkan Malaysia untuk pertahanan hanya US$ 3,7 juta. Di sisi lain, Myanmar memiliki rasio belanja pertahanan terhadap PDB tertinggi di Asia Tenggara pada 2022, yakni 3,0% atau sekitar US$ 1,9 juta. Posisinya disusul oleh Singapura dengan rasio belanja militer terhadap PDB sebesar 2,8% atau US$ 11,7 juta.
Sementara Brunei mencatatkan rasio belanja pertahanan terhadap PDB sebesar 2,4% atau sekitar US$ 436 juta. Kemudian, Kamboja memiliki rasio belanja pertahanan 2,1% atau sekitar US$ 611 juta dan Thailand 1,2% terhadap PDB atau sekitar US$ 5,7 juta.
