TKN Minta PPATK Terbuka Soal Dugaan Dana PSN Mengalir ke Politikus
Buat ringkasan dengan AI
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka indentitas sosok politisi yang diduga menerima aliran dana tindak pidana korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Periksa saja, panggil orang itu semua. Ada kejaksaan, KPK, kepolisian, BPK, ada BPKP kan pasti bisa," kata Afriansyah lewat pesan suara WhatsApp pada Kamis (11/1).
Afriansyah ragu atas temuan PPATK soal penerimaan dana dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik senilai Rp 195 miliar. Dia menyangsikan temuan itu karena peserta Pemilu tahun ini hanya diikuti oleh 18 partai politik.
"Peserta Pemilu saja hanya 18 partai politik, 21 itu partai apalagi," ujarnya.
Dia juga meminta PPATK untuk buka-bukaan terkait partai politik mana saja yang diduga menerima dana dari luar negeri. "Bendahara siapa yang menerima, kalau PBB menerima, saya akan tanyakan ke bendaharanya," kata Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Wakil Menteri Tenaga Kerja itu juga meminta semua pihak menjaga tensi politik jelang Pemilu tahun ini. Dia menganggap pernyataan PPATK mengenai dugaan temuan transaksi dana dapat memicu dampak negatif bagi jalannya Pemilu 2024.
"Kenapa harus membuat framing yang menurut saya mengadu domba," ujar Afriansyah.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,81% anggaran PSN masuk ke rekening subkontraktor. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan dan analisis mendalam dari PPATK.
Namun 36,67% transaksi dana PSN tersebut justru diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek terkait, tetapi untuk kepentingan pribadi, Dana tersebut diduga mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN maupun politikus.
"Terindentifikasi [dana PSN] mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku," kata Ivan dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyek Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di kanal youtube PPATK dikutip pada Kamis (11/1).
Namun PPATK tidak memerinci siapa saja ASN maupun politikus yang terlibat. Selain itu, Ivan juga tidak mau mengungkapan berapa nilai perputaran dana proyek PSN tersebut.
PPATK juga menemukan adanya 9.164 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara partai politik pada 2023. Angka ini meningkat dari 8.270 pada 2022.
"Di tahun 2022 penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp195 miliar,” kata Ivan.
