Dipertanyakan KSAD, Mahfud Perjelas Isu Aparat Bekingi Tambang Ilegal
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan penjelasan tambahan mengenai aparat yang menjadi beking tambang ilegal. Mahfud melontarkan pernyataan itu pada saat debat calon wakil presiden pada Minggu (21/1) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta penjelasan lebih lanjut.
Mahfud mengatakan sedang membongkar aparat yang disinggungnya dalam debat cawapres. Namun, Menko Polhukam itu mengatakan belum membongkar semuanya. "Kami sudah mulai bongkar-bongkar, tapi tidak belum semua," kata Mahfud kepada wartawan di Posko Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Mahfud mengatakan jika ingin mengetahui hal tersebut bisa bertanya pada ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango. Mahfud, Nawawi telah menyinggung hak tersebut dalam pidatonya saat acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau PAKU Integritas yang digelar KPK Rabu (17/1) lalu.
"Ketua KPK menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dan lain-lain itu dibekingi oleh aparat pejabat dan seluruhnya. Sehingga sumber korupsinya di situ," kata Mahfud.
Sebelumnya, Maruli menanggapi pernyataan Mahfud yang diucapkannya saat debat cawapres pada Minggu (21/1) malam. Menurutnya, definisi aparat itu luas cakupannya, bisa juga termasuk aparatur sipil.
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” kata Maruli dalam konferensi pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Pada kesempatan yang sama, ia menegaskan TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit sehingga, ia menyakini tak akan ada yang berani melanggar hukum, termasuk melindungi tambang ilegal.
