Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi di Kerusuhan Rempang Eco City
Ombudsman RI merampungkan laporan investigasi atas kerusuhan yang terjadi dalam pembangunan proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau pada awal September 2023 lalu. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berlangsung hingga awal Januari 2024 sudah diserahkan kepada lembaga terkait.
Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan dari hasil investigasi atas prakarsa sendiri itu, Ombudsman menemukan adanya dugaan maladministrasi terkait apa yang terjadi di Rempang. “Maladministrasi yang berkaitan dengan kelalaian, penundaan berlarut, dan langkah-langkah yang tidak prosedural dalam konteks pengembangan Rempang Eco City ini,” ujar Johanes seperti dikutip Senin (29/1).
LHP diserahkan kepada sejumlah lembaga antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pemerintah Kota Batam. Laporan juga disampaikan pada Tim Percepatan Pengembangan Investasi Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang.
Menurut Johanes catatan korektif dari hasil investigasi Ombudsman sudah diserahkan pada masing-masing instansi. Kepada Polri, Ombudsman meminta agar kepolisian mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) am menyelesaikan perkara unjuk rasa tanggal 7 September 2023 dan 11 September 2023.
“Dalam waktu 30 hari ke depan, Ombudsman RI menunggu apa yang nanti menjadi tindak lanjut atau respons dari instansi-instansi yang kami sebutkan tadi dalam menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman,” ucap Johanes.
Sementara kepada polri Ombudsman meminta agar bisa menggunakan temuan sebagai umpan balik atau feedback yang baik bagi warga masyarakat di Rempang. Pada masa mendatang kepolisian diminta tidak mengedepankan proses hukum melalui peradilan.
Menurut Johanes, warga Rempang yang berunjuk rasa menolak untuk direlokasi sejatinya sedang memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh sebab itu, Ombudsman meminta restorative justice dikedepankan.
