Jokowi Respons Isu Kabinet Tak Solid: Beda Pilihan Itu Demokrasi

Ringkasan
- Penyitaan ponsel dan tas Hasto Kristiyanto oleh KPK dilakukan sesuai prosedur dengan surat perintah.
- Penahanan ponsel dilakukan untuk mengumpulkan bukti, dan Hasto akan diperiksa kembali oleh penyidik KPK.
- Hasto mengajukan praperadilan dan melaporkan penyidik ke Dewas KPK karena keberatan dengan cara penyitaan yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Presiden Joko Widodo merespons isu ketidaknyamanan di tengah Kabinet Indonesia Maju menjelang Pemilihan Presiden 2024. Jokowi mengatakan kabinet tetap berjalan dan bekerja meski ada perbedaan pilihan politik.
"Perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2) dikutip dari Antara.
Jokowi juga merespons pengunduran diri Mahfud MD dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia mengatakan mundurnya Mahfud tak terkait masalah soliditas di kabinet.
"Kabinet biasa-biasa saja, tak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah," katanya.
Isu soliditas ini mencuat usai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan suasana rapat Kabinet Indonesia Maju tak mengenakan akhir-akhir ini. Hal itu merupakan cerita yang ia dapatkan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Bu Risma menceritakan sekarang suasana di rapat kabinet, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Bahkan ketika mau rapat itu diperiksa," kata Hasto kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).
Hasto mengatakan, Risma merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi. Ia menyebut mantan Wali Kota Surabaya itu tak mau data Kemensos dipakai untuk kepentingan politik partisan.
Isu lain yang muncul adalah kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri. Meski demikian, pihak Istana Kepresidenan membantah Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya.