Kubu Anies, Prabowo, Ganjar Kompak Bidik Omnibus Law Aturan Kelautan
Kubu ketiga calon presiden sepakat perlunya satu omnibus law di sektor kelautan. Hal ini untuk mengatasi tumpang tindih aturan dan kelembagaan di bidang kelautan dan keamanan laut.
Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Laksdya (Purn) Achmad Djamaludin mengatakan saat ini ada 20 Undang-Undang terkait kelautan. Tak hanya itu, banyak lembaga yang saat ini bertanggung jawab atas laut.
Oleh sebab itu, perlu satu badan yang memang hanya fokus menangani kelautan. Menurutnya, keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) belum cukup karena tak memiliki fungsi penyidikan.
"Bisa (lakukan) omnibus law bidang kelautan, kalau perlu digabung," katanya dalam Diskusi bertajuk Deteksi Keamanan Laut Indonesia yang digelar Katadata Insight Center bersama Indonesia Ocean Justice Initiative, Selasa (6/2).
Ia mengatakan aturan yang ada saat ini belum mendefinisikan soal kemaritiman dalam pemahaman yang sama. Hal ini disebutnya bisa berdampak kepada penegakkan hukum di laut.
"Ada lebih dari 20 Undang-Undang terkait keamanan maritim, lebih dari 14 institusi yang punya kewenangan untuk tegakkan hukum di laut," kata mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional itu.
