Ketua Bawaslu Ungkap Penyebab Surat Suara di Malaysia Sudah Tercoblos
Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja menyatakan kejadian pencoblosan sejumlah surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia, adalah tindak pidana pemilu. Menurutnya, akar masalahnya adalah ketidaksesuaian data pemilih di sana.
“Ini karena adanya ghost voter. Pantarlih tidak bekerja dengan baik,” ujar Bagja di acara Jakarta Foreign Correspondent Club bertajuk Election Transparency Talk di Ascott Sudirman, Jakarta, Rabu (7/2).
Pantarlih sendiri adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang bertugas di masing-masing Tempat Pemungutan Suara. Bila data daftar pemilih tidak sesuai dengan realita, maka ada kemungkinan muncul ghost voter alias pemilih palsu. Ada nama-nama yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap alias DPT tapi setelah dicek ternyata bukanlah pemilih.
Dari laporan yang Bagja terima, pantarlih yang bertugas ini tidak berada di Kuala Lumpur, melainkan berada di Indonesia. Petugas itu tidak melakukan pemutakhiran pemilih secara langsung, namun hanya menelepon pemilih Kuala Lumpur dari Indonesia.
Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu di Kuala Lumpur sudah meminta Panitia Pemilihan Luar Negeri alias PPLN Kuala Lumpur melapor hal tersebut ke Kepolisian. Menurut Bagja, ini bisa disebut tindakan pidana pemilu sehingga bisa diusut Kepolisian.
“Panwaslu sudah minta pantarlih yang berbuat nakal itu mengundurkan diri, tapi masih belum ditindaklanjuti polisi. Bawaslu dan Bareskrim sendiri bakal ke Kuala Lumpur satu hingga dua hari ke depan,” ujarnya.
