Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Minta Jokowi Mundur dari Jabatannya

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyatakan, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menjalankan kewajiban terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol) juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

“Pemerintah Joko Widodo, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan setelahnya, membuat sejumlah kebijakan yang berorientasi pasar, yang justru merusak demokrasi, menyuburkan korupsi, eksploitatif dan ekstraktif terhadap sumber daya alam, yang menguntungkan sebagian kecil elite dan keluarganya, serta semakin menjauhkan kelompok rentan untuk mendapatkan hak-haknya,” ucap para anggota koalisi secara bersama-sama, Minggu (11/2).

Pernyataan tersebut diucapkan perwakilan koalisi dalam konferensi pers bertajuk Posisi Politik Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional 'Sisi Gelap Pembangunan Era Jokowi dalam Dua Modus Represi (Populisme Sektarian dan Dalih Pembangunan)'.

Sikap politik ini didasarkan pada dua laporan yang dikirimkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait sisi gelap pembangunan di era Jokowi dalam dua modus represi.

Pertama, laporan bertajuk 'The Dark Side of Indonesia's Development under Joko Widodo' ini, akan disampaikan kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Kedua, laporan alternatif untuk isu sipil dan politik, yang disampaikan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB, dengan judul 'Repressive Developmentalism and Sectarian Populism in Indonesia'.

Dua laporan ini disusun oleh gabungan kelompok masyarakat sipil lebih dari 40 lembaga. Laporan ini, akan menjadi salah satu bahan Komite HAM dan Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob) untuk melakukan dialog strategis bersama pemerintah RI pada 20-21 Februari dan 11-12 Maret 2024 di Jenewa, Swiss.

Posisi politik dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional ini, diutarakan untuk menyikapi perkembangan situasi politik aktual menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi juga menyatakan pemerintahan Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia, serta secara sistematis dengan melakukan korupsi politik, termasuk kejahatan elektoral, khususnya memanfaatkan situasi pandemi dan Pemilu, untuk mendorong agenda otoritarian eksploitatif yang oportunistik.

Agenda oportunistik yang dimaksud, antara lain pembuatan UU Cipta Kerja yang mempermudah pemberian izin investasi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kedua, revisi UU Minerba yang memberikan banyak insentif bagi perusahaan tambang dengan mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Ketiga, proyek strategis nasional (PSN) yang mendorong percepatan perusakan lingkungan oleh masifnya proyek pembangunan fisik oleh pemerintah dan swasta.

Keempat, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi di sektor pengelolaan sumberdaya alam. 

Kelima, revisi atas KUHP dan UU ITE yang masih mempertahankan pasal-pasal represif, bahkan over-kriminalisasi dan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan akademik. Keenam, terancamnya kebebasan pers mulai dari regulasi yang tidak pro kemerdekaan pers, pembiaran kekerasan terhadap jurnalis, dan negara lepas tanggung jawab atas kebebasan pers. 

Koalisi menyebutkan bahwa dengan agenda revolusi mental saat awal menjabat, Jokowi kini kian menunjukan dirinya sebagai pejabat negara yang tidak memiliki etika dalam politik, rakus, dan otoriter yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme, menuruni sifat Orde Baru yang masyarakat sipil selama ini lawan. 

“Untuk itu, koalisi masyarakat sipil Indonesia dengan ini menyatakan posisi politik, menggugat dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya, karena lalai, tidak melaksanakan mandatnya, yakni menjalankan pemerintahan secara adil untuk semua,” ucap para anggota Koalisi.

Koalisi ini juga menyerukan adanya hukuman sosial bagi lingkaran Jokowi, dengan tidak memilih pasangan capres-cawapres yang hanya akan melahirkan politik dinasti, tuna etika, dan yang akan menjadikan negara ini kembali menjadi negara otoriter dan dengan agenda-agenda eksploitatif yang merusak lingkungan.

Terakhir, koalisi ini mengajak publik, khususnya pelajar-mahasiswa, buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, orang muda, seluruh korban pelanggaran HAM, untuk bersatu, menghentikan dan melawan setiap represi. Lalu, mendorong agenda politik yang bermartabat, jujur dan adil, menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM, melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme.