27 Petugas KPPS Pemilu 2024 Meninggal, Terbanyak karena Sakit Jantung
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024. Sebanyak sembilan kasus di antaranya diakibatkan penyakit jantung.
"Sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, dikutip dari Antara, Juat (17/2).
Ia mengemukakan berbagai kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat, pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.
Selain itu, empat penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, dua infeksi syok septik, dua kematian yang tidak disebabkan oleh komorbid, satu sindrom distress pernapasan akut (ARDS), satu hipertensi, dan delapan lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit (death on arrival) dan sedang dikonfirmasi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas KPPS pada pemilu tahun ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas meninggal dunia.
"Memang dibandingkan tahun (pemilu) lalu yang (angka kematiannya) di atas 100, (tahun) ini menurun jauh," katanya saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta.
Ia mengatakan penurunan angka kematian, salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS.
"Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan," ujarnya.
Menerima Santunan
Dilansir dari laman KPU, pemerintah juga menyiapkan uang santunan kecelakaan kerja bagi petugas badan ad hoc Pemilu 2024, termasuk KPPS, dengan rincian:
- Meninggal dunia: Rp36 juta per orang
- Cacat permanen: Rp30,8 juta per orang
- Luka berat: Rp16,5 juta per orang
- Luka sedang: Rp8,25 juta per orang
- Bantuan biaya pemakaman: Rp10 juta per orang
Merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022, anggota KPPS memiliki tugas sebagai berikut:
- Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
- Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS. Dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, Daftar Pemilih Tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
- Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari mengumumkan besaran upah untuk KPPS Pemilu 2024. Ketua KPPS akan mendapat upah Rp1,2 juta, sedangkan upah anggotanya Rp1,1 juta.
Jumlah tersebut naik sekitar dua kali lipat dari Pemilu 2019. Ketika itu upah ketua KPPS Rp550 ribu dan anggotanya Rp500 ribu. Adapun petugas KPPS akan bekerja selama satu bulan, mulai 25 Januari-25 Februari 2024.
"Kami usulkan kepada Kemenkeu supaya ada penambahan honor sesuai dengan beban kerja," kata Hasyim dalam keterangannya, dilansir dari Katadata, Kamis (21/12).
