Ribuan Petugas Pemilu Masuk RS, Apakah Ditanggung BPJS Kesehatan?
Kementerian Kesehatan mencatat, ribuan petugas pemilu jatuh sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan, pihaknya menjamin biaya pelayanan kesehatan para petugas Pemilihan umum (Pemilu) yang sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Selama yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional -JKN- aktif, maka biaya berobatnya akan kami tanggung penuh sesuai prosedur," kata Ghufron di Jakarta, Sabtu (18/2).
Kemenkes mencatat, sebanyak 57 petugas pemilu meninggal dunia berdasarkan data per 17 Februari. Petugas yang meninggal, terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Penyebab kematian tertinggi para petugas adalah penyakit jantung yang mencapai 13 kejadian, kecelakaan sebanyak 8 kejadian, serta gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi masing-masing sebanyak lima kejadian. Selain itu, terdapat petugas yang mengalami faktor lain kesehatan.
Kemenkes juga mencatat jumlah petugas Pemilu yang memerlukan perawatan kesehatan mencapai 8.381 petugas pemilu dirawat. Pasien terbanyak yaitu anggota KPPS sebanyak 4.281 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Selain itu, terdapatsaksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang yang juga dirawat di RS.
Ghufron sebelumnya bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) telah berupaya memastikan seluruh petugas Pemilu sudah menjadi peserta JKN dan status kepesertaannya aktif. Ini agar mereka memperoleh kepastian pembiayaan dan pelayanan kesehatan apabila mendadak jatuh sakit.
Ghufron juga mengemukakan bahwa pihaknya telah menggalakkan skrining riwayat kesehatan bagi para petugas pemilu sebelum pesta demokrasi dimulai. Menurutnya, pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dilakukan bukan hanya sebagai antisipasi terhadap potensi risiko kesehatan yang mungkin dialami saat bertugas, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memastikan kesejahteraan bersama dalam proses Pemilu.
BPJS Kesehatann, menurut dia, sebenarnya juga menyiapkan dashboard pemantauan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan petugas pemilu, di mana akses dashboard tersebut juga dimiliki oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri, KSP, dan juga bisa diakses oleh masyarakat melalui situs web BPJS Kesehatan.
Hasil skrining riwayat kesehatan dapat dipantau bersama dan menjadi umpan balik bagi petugas maupun panitia penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas Pemilu dengan melihat hasil skrining tersebut.
Berdasarkan data per 16 Februari 2024, tercatat ada 6.825.437 petugas Pemilu yang sudah menjalani skrining riwayat kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 94,17% petugas Pemilu dinyatakan tidak berisiko penyakit, dan 5,8 % petugas Pemliu dinyatakan berisiko.
