5 Poin Utama Buku Cawe-cawe Politik Jokowi yang Ditulis SBY
Usai Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, buku soal cawe-cawe Jokowi karya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak viral. Padahal, buku setebal 27 halaman tersebut, telah diluncurkan sejak 26 Juni 2023, meski hanya untuk kalangan terbatas, yakni para kader Partai Demokrat.
Buku berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong' ini, mengulas pandangan SBY terkait istilah cawe-cawe yang menyeruak di publik menjelang Pilpres 2024.
Dalam buku ini, SBY menyoroti sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyatakan akan melakukan cawe-cawe politik. Dalam paparannya, SBY mengungkapkan lima poin terkait sikap Jokowi tersebut.
Poin-poin Utama Buku Cawe-cawe Politik yang Ditulis SBY
Dalam bukunya, SBY memberikan pandangannya terkait sorotan publik terhadap Jokowi, dimana banyak kalangan menganggap Kepala Negara ikut mengatur siapa-siapa yang diharapkan akan maju sebagai calon presiden dan siapa yang tidak diharapkan maju.
Berikut ini beberapa poin utama isi buku 'Pilpres 2024 & Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong', yang ditulis oleh SBY.
1. Cawe-cawe Jokowi itu Buat Kepentingan Siapa?
SBY mengatakan publik tidak seharusnya menilai Presiden Joko Widodo salah, ketika mengungkapkan cawe-cawe politik dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Meski demikian, ia menggarisbawahi kata 'cawe-cawe' yang digunakan.
Sebab, kepentingan bangsa dan negara, khususnya jika dikaitkan dengan Pilpres 2024 harus tepat dan tidak bias. Menurut SBY, kepentingan nasional berbeda dibandingkan kepentingan politik seorang Presiden, atau partai politik (Parpol).
Ia memaparkan, beberapa tingkatan kepentingan negara, mulai yang bersifat hidup matinya sebuah negara. Diikuti dengan kepentingan negara yang vital dan kepentingan besar dan seterusnya.
Menurutnya, jika dikatakan bahwa cawe-cawe yang dilakukan semata demi kepentingan bangsa dan negara, maka tugas Kepala Negara-lah untuk meyakinkan rakyat. Pasalnya, yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah rakyat, bukan badan legislatif seperti MPR.
2. Perihal Dua Paslon dalam Pilpres 2024
Dalam bukunya, SBY juga menyorot mengenai informasi yang beredar, yang menyebutkan bahwa Jokowi hanya menghendaki dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
SBY mengatakan hal ini menjadi salah, ketika tindakan yang diambil melanggar hukum dan atau menyalahgunakan kekuasaan, demi mencegah terjadinya munculnya pasangan capres-cawapres yang ketiga. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu poin yang dibahas cukup terperinci oleh SBY dalam buku ini.
"Apabila Pak Jokowi bersama pembantunya-pembantunya bekerja all out agar para pemimpin parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan tidak membentuk pasangan ketiga disertai semacam ancaman, ya inilah yang bisa menjadi masalah," tulis SBY dalam bukunya, dikutip Kamis (22/2).
Menurut SBY, jika langkah tersebut benar-benar dijalankan, maka Kepala Negara melakukan politik tebang pilih demi mewujudkan keinginannya. Ia menjelaskan, tindakan ini justru mengingkari sumpah yang diucapkan saat pelantikan Presiden, yang berbunyi ".... akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".
SBY juga menyoroti langkah menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice, yang jika dilakukan demi menghalangi munculnya pasangan capres-cawapres ketiga, akan menguatkan pandangan bahwa hukum bisa dipermainkan.
3. Tekanan untuk Menghalangi Anies Baswedan Menjadi Capres
Dalam bukunya, SBY juga menyoroti soal pandangan yang beredar di publik, terkait ketidaksukaan Jokowi pada Anies Baswedan. Menurutnya, hal ini tidak bisa disalahkan, jika memang benar. Sebab, menyukai seseorang atau tidak menyukainya, merupakan hak masing-masing individu.
