Bawaslu Terima 1271 Laporan Pelanggaran Pemilu, Polri Dapat 322
Buat ringkasan dengan AI
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian RI membeberkan jumlah laporan dan temuan yang ditemukan di Pemilu 2024. Total, lebih dari 1.000 temuan yang ditemukan kedua lembaga itu dalam Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, hingga 26 Februari 2024, Bawaslu menerima 1271 laporan dan 650 temuan. Angka tersebut terbagi atas dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya.
"Kemudian yang teregistrasi ada 480 laporan dan 541 temuan, ada 104 temuan belum teregistrasi," kata Bagja dalam konferensi pers update penyelenggaraan pidana Pemilu 2024 di kantor Bawaslu, Selasa (27/2).
Bagja mengatakan hasil penanganan pelanggaran yakni 479 dinyatakan pelanggaran dan 324 bukan pelanggaran. Dari angka pelanggaran, sebanyak 69 di antaranya merupakan pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu dan 125 pelanggaran hukum lainnya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro mengatakan, hingga hari ini pihaknya telah menerima sebanyak 322 laporan temuan.
"Sebanyak 149 proses kajian, 108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian. Dalam hal ini kepolisian baik itu di Bareskrim maupun di Polda jajaran," katanya.
Daei 65 kasus tersebut, Djuhandhani mengatakan 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan, kemudian 37 perkara sudah di tahap II, beberapa lainmya telah vonis dan berkekuatan hukum tetap.
Ia mengatakan perkara yang ditemukan kepolisian di Pemilu 2024 lebih sedikit dibanding Pemilu 2019. Dirinya menyebut, saat itu perkara yang naik sampai ke tahap II sekitar 314 kasus.
"Penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu atau pun kepolisian sampai dengan proses penyidikan ini angka yang cukup drastis turun," katanya.
