Publisher Rights Disebut Bungkam Kebebasan Pers, Ini Kata Kominfo
Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights disahkan oleh Presiden Jokowi dua pekan lalu. Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, aturan ini tidak untuk membungkam kebebasan pers.
“Perpres Publisher Rights tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Aturan ini tidak mengatur konten apa yang boleh dan yang tidak,” kata Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ‘Perpres Publisher Rights Untuk Siapa?’, Jumat (1/3).
Selain itu, definisi konten berkualitas akan ditetapkan oleh perusahaan pers dan Dewan Pers. “Jadi Perpres ini mengatur kerja sama bisnis antara publisher dengan perusahaan platform digital,” kata dia.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana menyampaikan hal yang sama. “Dijelaskan pada pasal 9, sehingga tidak ada campur tangan pemerintah di sini. Kemerdekaan pers itu terjaga, saya yakinkan itu,” ujarnya.
Pasal 9 Perpres Publisher Rights berbunyi, Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Komite melaksanakan tugasnya bersifat independen.
Ia menyebutkan, Dewan Pers menerima sekitar 3.600 aduan terkait konten dalam lima tahun terakhir. Bahkan selama 2023, total aduan mencapai 831.
