Ribuan Polisi Akan Amankan Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini
Buat ringkasan dengan AI
Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR pada siang hari ini (5/3). Ribuan polisi pun dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan akan menerjunkan 3.929 personel yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait.
“Personel nantinya ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/MPR. Untuk aksi unjuk rasa hari ini, hal itu sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI,” kata Susatyo dalam keterangan pers, Selasa (5/3).
Penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi dilapangan.
“Kami lihat nanti jumlah massa. Bila nanti di depan DPR/MPR massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” ujar dia.
Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.
Anggota DPR pun akan memulai masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 hari ini (5/3). Masa sidang akan diawali dengan paripurna sebagai tanda berakhirnya reses yang sudah berjalan sejak Februari (7/2).
Sidang paripurna hari ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.30 WIB. Paripurna akan dilanjutkan dengan pelantikan penggantian antarwaktu anggota DPR RI sisa masa jabatan 2019-2024.
Pada masa sidang terakhir itusejumlah isu penting akan menjadi sorotan, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025, salah satu isu yang berpotensi bergulir yaknipengajuan hak angket kecurangan pemilu.
Sebelumnya sejumlah partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 mengatakan siap menggulirkan hak angket pada masa sidang ini. Koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang terdiri dari Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyatakan sikap untuk mennggulirkan hak angket.
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.Hak angket dapat diajukan dengan dukungan 25 anggota DPR RI dari lebih dari satu fraksi.
Sementara itu, koalisi pendukung Ganjar Pranowo - Mahfud MD belum satu suara. Baru Partai Persatuan Pembangunan yang sudah menyatakan akan menggulirkan angket. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki kursi besar di DPR belum menyatakan sikap untuk menggulirkan angket.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih menunggu hasil penelusuran dari tim khusus yang dibentuk Tim Pemenangan Nasional Ganjar - Mahfud untuk menemukan sejumlah bukti. "Di dalam tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," kata Hasto, Rabu (28/2).
