Jusuf Kalla Sebut Oposisi Penting Meski Hasil 'Kecelakaan' Politik
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Jusuf Kalla, menyebut oposisi masih dibutuhkan di Indonesia. Hal ini lantaran negara demokrasi butuh pihak yang melakukan fungis pemantauan dan penyeimbang.
Kendati demikian, ia menyatakan pada umumnya tidak ada partai politik yang ingin menjadi oposisi. JK mengatakan semua tujuan partai politik adalah memiliki kewenangan dengan cara masuk ke pemerintahan. Karena dari situ, partai politik bisa menjalankan visi misi partainya.
“Tidak ada sebenarnya partai yang didirikan ingin menjadi koalisi, oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, ya jadi oposisi,” kata Jusuf Kalla pada diskusi Election Talk #4 bertajuk “Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi?" yang dilaksanakan di Universitas Indonesia, Kamis (7/3).
JK kemudian mengatakan demokrasi bukanlah tujuan utama negara. Ia mengatakan tujuan utama negara adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lewat pemerintah yang dipilih dngan sistem demokrasi.
Definisi yang menurutnya utopis ini, terwujud dari rakyat, untuk rakyat, dan memberi kebebasan bagi rakyat. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah memerlukan oposisi dalam berbagai cara.
“Tidak perlu berlawanan, karena tidak ada partai yang mengatakan oposisi, hanya penyeimbang.” katanya.
Pernyataan serupa juga sudah diucapkan oleh Co-Captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said. Ia melihat pihak penguasa cenderung melahirkan perilaku menyimpang.
“Power tends to corrupt (kekuasaan cenderung untuk korup),” katanya saat ditemui di TWS House, Jakarta, Rabu (6/3).
Sudirman, yang juga menjabat sebagai Ketua Institut Harkat Negeri atau IHN ini,lalu menyatakan, pihak yang harus menjadi penyeimbang adalah pihak yang kalah dalam Pemilu. Mereka harus menjadi pengawas pemerintahan.
“Mungkin itu dianggap terlalu naif, tapi kita harus suarakan,” kata Sudirman.
