Desain Istana Wapres Berubah, Ma'ruf Tak Ikut Jokowi Pindah ke IKN
Membuat ringkasan dengan AI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, menyebut Istana Wakil Presiden baru akan dibangun dengan sistem lelang tahun ini. Hal tersebut berbeda dengan Istana Presiden yang rencananya sudah selesai dibangun pada Juni 2024.
“Karena desainnya berubah, Presiden lihat perlu ada revisi,” ujar Basuki saat ditanyai wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (13/3).
Ia menjelaskan sudah melakukan lelang sebelumnya, namun dilakukan berdasarkan desain sayembara pertama. Kendati demikian, ia masih belum mengetahui apakah akan melakukan lelang ulang untuk desain baru istana wakil presiden yang sudah direvisi Presiden Jokowi.
“Pembangunannya saya kira setahun,” kata Basuki. Dengan estimasi itu maka istana Wapres diprediksi baru selesai pada Juni 2025. Dengan begitu Ma'ruf Amin belum bisa berkantor bersama dengan Jokowi saat Presiden sudah pindah ke IKN.
Sementara itu, Basuki menjelaskan hingga kini Presiden Jokowi masih belum memberi arahan kapan akan mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara. Dari kunjungan terakhirnya, Basuki bilang bahwa Jokowi akan pindah bila bandara dan tol sudah beroperasi. “Itu kira-kira Juli,” kata Basuki.
Selain bandara dan tol, Basuki bilang masih harus memikirkan masuknya air ke IKN. Untuk fasilitas ini, akan masuk ke IKN pada Juni. Tol dan bandara baru akan masuk pada Juli 2204.
“Insya Allah Agustusan bisa dilakukan di sana dan beliau berkantor di sana,” ujarnya.
Adapun Jokowi juga sudah meminta anak buahnya mempercepat proses penyediaan lahan untuk investasi di IKN, Kalimantan Timur. Basuki mengatakan Jokowi memberikan arahan itu setelah menerima banyak keluhan dari para investor tentang kecepatan investasi di IKN.
Kemudian, Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli. Presiden meminta proses percepatan penyediaan lahan bagi investasi di IKN tidak melanggar aturan.
“Tadi saran dari Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia)—yang juga disepakati oleh Bapak Presiden—agar tanahnya dijual (kepada investor), harganya ditetapkan oleh Otorita IKN,” kata Basuki seusai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/3).
Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk disediakan desk khusus untuk pengaduan investor serta disiapkan penanggung jawab (person in charge/PIC) untuk berkomunikasi intensif dengan para investor.
