Hasto Sebut PDIP Merasa Khilaf Pernah Usung Gibran Jadi Walikota Solo
Ringkasan
- Gojek memberikan program tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengendara Gojek melalui program Gojek Swadaya, termasuk potongan harga dan bazar sembako.
- Gojek menyatakan pihaknya mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku, serta hubungannya dengan pengemudi ojol adalah kemitraan, bukan hubungan kerja.
- Meskipun Kemenaker mengimbau pemberian THR kepada pengemudi ojol, perusahaan aplikator seperti Gojek tidak akan dikenakan sanksi jika tidak memberikan THR.
Membuat ringkasan dengan AI Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku partainya merasa khilaf telah mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Surakarta. Hal itu disampaikan Hasto saat mengkritik adanya praktik feodalisme dalam berdemokrasi.
“Kami jujur saja khilaf saat mencalonkan Gibran karena kami memang di sisi lain mengakui kemajuan yang dibuat Jokowi,” dalam diskusi Sing Waras Sing Menang yang dikutip dari siaran Kompas TV, Sabtu (30/3).
Menurut Hasto saat mencalonkan Gibran, partainya menaruh harapan lantaran merasa Gibran bisa meneruskan kemampuan Jokowi dalam memimpin. Namun, ia menyebut belakangan partai menyadari bahwa Jokowi tidak sepenuhnya berhasil dalam memajukan Indonesia.
Pada pemilihan presiden 2024 Gibran maju sebagai calonw wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ia maju diusung Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Prima.
Ia mengkritik kebijakan pembangunan yang dilakukan Jokowi juga diiringi dengan pembengkakan utang hingga US$196 miliar. Hasto juga mengkritik utang BUMN dan swasta yang juga besar dengan nilai US$220 miliar.
Hasto menyayangkan demokrasi Indonesia yang cenderung tidak berkembang lantaran menguatnya nepotisme. Ia mencontohkan adanya orang dekat Jokowi yang maju sebagai calon kepala daerah di daerah Boyolali yang merupakan basis PDIP. Padahal menurut Hasto sebagai kader dan yang pernah didukung oleh PDIP, Jokowi menghormati partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Jokowi merupakan kader PDIP yang didukung sejak menjadi Wali Kota Surakarta hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun sekarang hubungan PDIP dan Jokowi retak sejak presiden mendukung pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden 2024. Padahal PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
